DPR Dorong Kemdikdasmen Dukung Lulusan SMA dan SMK ke Luar Negeri

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengalokasikan anggaran Rp12 triliun guna melatih lulusan SMA dan SMK agar siap bekerja di luar negeri.

Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia menjelaskan, dana tersebut akan difokuskan pada program beasiswa kursus, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kemampuan bahasa. Program ini dirancang agar lulusan SMA dan SMK memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja internasional, seperti di bidang pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), hingga perhotelan (hospitality).

Program beasiswa ini merupakan inisiatif terpisah dari pelatihan 500 ribu tenaga kerja terampil yang dikoordinir Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dengan anggaran Rp8 triliun. Rencananya, program beasiswa Rp12 triliun tersebut akan dimulai pada akhir 2025 dengan kuota besar, dan diperluas lagi pada Januari 2026.

Menanggapi hal itu, Lalu Hadrian Irfani menilai langkah pemerintah tersebut sebagai inisiatif positif untuk memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional di pasar global. Ia menekankan pentingnya reformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja masa kini.

"Kami tentu mendukung penuh langkah pemerintah ini. Namun yang tidak kalah penting adalah kesiapan dari sisi pendidikan dasar dan menengah, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan karakter kerja yang kuat," ujar Hadrian, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, Hadrian menegaskan Kemendikdasmen perlu segera menyiapkan kurikulum pendukung, program vokasi, serta pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar internasional. Ia menilai penting bagi lulusan SMA dan SMK untuk tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan bahasa, etika kerja, dan pemahaman lintas budaya yang dibutuhkan di dunia kerja global.

Hadrian juga mendorong peningkatan kapasitas guru bimbingan teknis (bimtek) secara merata dan berkelanjutan agar kualitas pembelajaran sesuai standar internasional. Ia menekankan, akses terhadap program pelatihan dan bimtek harus terbuka bagi semua lulusan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan.

"Pelatihan ini jangan hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan menengah kita. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan juga perlu dilibatkan agar sinergi ini menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang mampu bersaing di luar negeri," tambahnya.

Tak hanya itu, Hadrian menekankan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan pelatihan yang sudah dijalankan kementerian lain. Ia berharap koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dapat memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia.

"Tujuan akhirnya bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk keluar negeri, tetapi juga membangun generasi muda Indonesia yang berdaya saing, berkompeten, dan mampu membawa nama baik bangsa di dunia internasional," tutupnya.