Ali: Guyonan JK Bentuk Arogansi Partai Besar

Jakarta - Ketika membuka Musyawarah Pimpinan Nasional dan Pengkaderan Nasional Pemuda Partai Golkar Barisan Muda Kosgoro (BMK), Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sambil berguyon mengajak Partai Bintang Bulan (PBB) bergabung. Meski sekedar guyonan, ajakan itu dinilai sebagai bentuk arogansi dari sebuah partai besar."Guyonan dari Pak Jusuf (Jusuf Kalla) itu, saya kira adalah bentuk arogansi dari seorang pemimpin partai besar di Indonesia," ujar Ketua DPP Partai Bintang Bulan Ali Mukhtar Ngabalin kepada detikcom, Selasa (21/8/2007). Menurut Ali, guyonan yang dikatakan JK sebenarnya terkait dengan RUU Paket Politik yang sedang dibahas di DPR. Dalam RUU itu salah satunya dibahas tentang penyederhanaan jumlah parpol. Ali menduga, guyonan itu merupakan bentuk kekhawatiran pemerintah, terutama Partai Golkar, bahwa multipartai dapat berdampak buruk terhadap pemerintahan jika sistem pemerintahan yang dipakai adalah presidensial.Karena dalam sistem tersebut, pengambilan keputusan yang dilakukan parlemen membutuhkan budget yang sangat besar. Selain itu, multipartai juga dapat menambah gonjang-ganjing politik ketika pengambilan keputusan di parlemen."Sehingga, dalam draf dari pemerintah, tidak ada klausul ayat atau pasal yang memberikan ruang bagi terbentuknya partai-partai baru, termasuk partai yang berganti baju seperti PBB ini," tutur Ali.Karena itulah, menurut Ali, sangat jelas motif dari guyonan yang dikatakan JK. Padahal, lanjut pria berkacamata ini, kekhawatiran Partai Golkar mengenai multipartai sangat tidak berdasar."Apakah benar dalam sistem presidensial, multipartai dapat mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan? belum ada contohnya di dunia dugaan seperti itu. Lalu, apakah benar akan membutuhkan budget yang besar? Juga tidak, tergantung pengelolaan yang benar," cetusnya.Ali juga menegaskan, partainya serius menolak upaya Partai Golkar."Pasti kita menolak. PBB ini kan sejak awal berpendirian akan memperjuangkan syariat Islam melalui jalur konstitusional dan mendorong pemerintah untuk berlakukan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau PBB gabung, hilang sudah visi PBB. Karena Golkar itu bukan partai Islam," pungkasnya. (rmd/umi)