Kembali Bersidang, DPR Akan Bahas Utang Kereta Cepat hingga Evaluasi MBG

Kembali Bersidang, DPR Akan Bahas Utang Kereta Cepat hingga Evaluasi MBG

Anggi Muliawati - detikNews
Selasa, 04 Nov 2025 13:51 WIB
Suasana Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat tersebut menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah serta persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI kepada sembilan atlet untuk memperkuat tim nasional RI di ajang internasional. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU
Sidang DPR RI (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta -

DPR RI akan membahas sejumlah isu penting pada masa persidangan II tahun sidang 2025-2026. Puan mengatakan salah satu yang menjadi sorotan ialah penyelesaian utang kereta cepat.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Puan mengatakan pembahasan isu-isu aktual itu akan dilakukan oleh komisi ataupun badan terkait.

"DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan melalui rapat kerja bersama pemerintah terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat, antara lain penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi, penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande," kata Puan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur, penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama, percepatan akses internet ke pelosok desa," sambung dia.

ADVERTISEMENT

Selain itu, kata dia, isu lainnya yang akan dibahas ialah pencapaian target swasembada pangan dan energi. Kemudian, pengadaan BBM dan SPBU swasta, pengaturan konten online pada platform digital, percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

"Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi, pelaksanaan program magang nasional, evaluasi program 3 juta rumah, rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza, evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada Himpunan Bank Milik Negara," katanya.

"Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia dan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina," lanjut Puan.

Puan mengatakan pemerintah harus berkomitmen menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja DPR. Dia mengatakan hal itu juga menjadi salah satu fungsi DPR dalam menjalankan fungsi checks and balances terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Simak juga Video: Prabowo Minta Whoosh Tak Dipolitisasi: Jangan Menari di Gendang Orang

(amw/gbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads