.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupaya mengurangi polusi udara dan emisi karbon dari sektor transportasi. Salah satunya, melalui pengoperasian truk sampah bertenaga listrik.
DLH DKI Jakarta mulai mengoperasikan truk sampah listrik tipe compactor berkapasitas enam sampai tujuh meter kubik yang sepenuhnya bebas emisi sejak April lalu. Truk ini menggunakan sistem plug-in dan mampu memadatkan sampah secara otomatis dengan pengoperasian yang minim kebisingan.
Langkah ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu pelopor daerah di Indonesia yang menggunakan truk sampah listrik dalam kegiatan operasional pengelolaan sampahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan, pihaknya sudah mengadakan lima unit truk pengangkut sampah jenis compactor listrik yang ramah lingkungan dan bebas emisi pada tahun ini.
"Ini merupakan semangat mengurangi polusi udara dan emisi karbon. Kita mulai menggagasnya melalui operasional compactor listrik ke depannya," ujar Asep, Selasa (4/11/2025).
Ia menyampaikan, unit compactor listrik ini memiliki spesifikasi teknis yang telah disiapkan secara matang untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta. Compactor ini menggunakan sistem full elektrik, tanpa emisi, dan bebas kebisingan. Seluruh proses pengoperasian menggunakan tenaga listrik dengan sistem plug-in dan dapat memadatkan sampah secara otomatis.
Adapun dimensi alat mencakup panjang 3.300 mm, lebar 1.700 mm, tinggi 1.950 mm, dan berat kosong sekitar 1.700 kilogram. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 1,5 kW, 3 phase.
Compactor ini juga dilengkapi panel kendali digital, safety switch, serta hydraulic control unit yang menjamin pengoperasian alat secara aman dan efisien. Teknologi pengisian dayanya pun menggunakan sistem super fast charging, yang memungkinkan baterai kendaraan terisi penuh hanya dalam waktu 20-30 menit.
Asep menyebut, pengadaan truk compactor listrik merupakan bagian dari peremajaan armada truk pengangkut sampah milik DLH DKI Jakarta. Dengan mengganti sebagian armada lama berbahan bakar fosil ke kendaraan berbasis listrik, DLH DKI Jakarta berupaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan modern.
"Seluruh sampah yang diangkut ke RDF (Refuse Derived Fuel) Plant Rorotan menggunakan truk compactor, termasuk lima unit truk compactor listrik ini. Ke depannya, kita akan terus tambah lagi," kata Asep.
Selain itu, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) akan disiapkan di beberapa lokasi strategis, seperti pool truk DLH DKI Jakarta, RDF Plant Rorotan, dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
"Kami juga telah melatih para operator untuk mengoperasikan compactor listrik ini. Pengoperasiannya cukup mudah dan tidak jauh berbeda dengan compactor konvensional berbahan bakar solar, sehingga adaptasi berjalan lancar," ucap Asep.
Asep menambahkan, upaya ini menjadi bagian dari visi jangka panjang Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang rendah karbon dan berkelanjutan. Ia optimistis, seluruh armada truk sampah di Jakarta dapat menggunakan compactor listrik di masa depan, seiring dengan perkembangan teknologi dan infrastruktur pendukungnya.
"Jakarta ingin menunjukkan bahwa transisi menuju kendaraan ramah lingkungan bukan hal yang mustahil. Semua bisa dimulai dari sekarang, dan bukan tidak mungkin ke depan seluruh truk sampah kami adalah truk listrik," tandas Asep.
Raih Apresiasi dari Legislatif
 Foto: Berita Jakarta |
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Zahrina Nurbaiti, mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menggunakan truk sampah berbasis listrik. Menurut Zahrina, kebijakan ini merupakan wujud nyata upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pengurangan emisi dan memperbaiki kualitas udara di ibu kota.
"Penggunaan kendaraan listrik seperti ini sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan," ujar Zahrina, dikutip dari Berita Jakarta.
Meski demikian, mengingat besarnya kebutuhan operasional pengelolaan sampah di Jakarta, Zahrina mendorong agar jumlah truk sampah listrik ditambah secara bertahap.
"Selain mempercepat transisi menuju transportasi hijau, hal ini juga akan meningkatkan efektivitas dan pemerataan layanan kebersihan di seluruh wilayah Jakarta," tambahnya.
Zahrina juga menegaskan dukungannya terhadap program Pemprov DKI dalam mengurangi polusi udara dan emisi karbon dari sektor transportasi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar penggunaan kendaraan listrik dapat meluas ke bidang pelayanan publik lainnya.
"Kami di DPRD, khususnya Komisi A, mendukung penuh program seperti ini, asalkan disertai perencanaan matang, efisiensi anggaran, dan kesiapan infrastruktur pendukungnya," kata Zahrina.
Realisasi Janji Kampanye Gubernur
 Pramono Anung Foto: Ignacio Geordy Oswaldo |
Sebelum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan pentingnya keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan kota. Ia mengatakan, inovasi itu akan dilakukan untuk visi Jakarta sebagai kota global.
Menurut Pramono, melalui penggunaan listrik dari PLTS, tingkat polusi di Jakarta yang diketahui sudah sangat parah ini dapat ditekan sedemikian rupa. Hal tersebut ia sampaikan saat masa kampanye.
"Hal yang menyangkut pemakaian bahan bakar, kemudian wilayah di sekitar Jakarta ini yang memakai batu bara, memang waktunya untuk diminta tidak lagi memakai batu bara, tetapi memakai gas ataupun pemakaian listrik tenaga sampah," kata Pramono.
Tidak hanya ingin mendorong penggunaan listrik hijau dari PLTS, Pramono mengatakan dirinya juga mendukung penggunaan kendaraan listrik di Jakarta. Sebab, dalam jangka panjang, penggunaan kendaraan listrik akan sangat mempengaruhi pengurangan emisi karbon.
"Ya, untuk jangka menengah-panjang memang didorong untuk menggunakan kendaraan listrik, seperti yang terjadi di China, di Beijing. Kalau di Jakarta kendaraan listrik makin banyak, maka akan mengurangi banyak polusi," ucap Pramono.
Menurut Pramono, dengan dua langkah ini, tingkat polusi di Jakarta dapat ditekan sedemikian rupa dan menjadikannya sebagai satu kota global yang ramah lingkungan. Walaupun cita-cita ini juga memerlukan campur tangan dan keterlibatan langsung dari pemerintah pusat.
"Kalau itu bisa dilakukan, maka penekanan terhadap udara Jakarta yang polusi itu pasti akan turun drastis. Sehingga hal yang berkaitan dengan polusi Jakarta, nggak bisa ditangani oleh Jakarta sendiri, harus juga melibatkan pemerintah pusat," pungkasnya.
Simak juga Video: KLH Akan Bawa Hasil 14 Proyek Pengurangan Emisi Karbon ke COP30
