Komite IV DPD menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung menyampaikan sejumlah keluhan daerah kepada Menkeu Purbaya.
Rapat kerja Komite IV DPD digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025). Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung duduk di meja pimpinan Komite IV DPD, turut hadir Wamenkeu Suahasil Nazara.
Dalam pengantar rapat, Tamsil pertama menyampaikan apresiasi kepada kebijakan Purbaya yang menyuntikkan dana Rp 200 triliun ke Himbara. Tak hanya itu, Tamsil mengatakan anggota DPD siap memberikan dukungan kepada Purbaya.
"Saya memandang bahwa apa yang Pak Menteri lakukan kunjungan ke industri-industri ini perlu replikasi ini. Bahkan kalau memerlukan, teman-teman dari DPD untuk ikut diajak mendampingi untuk memberi support. Karena saya lihat Pak Menteri sekarang banyak berkoordinasi dengan kejaksaan dan penegak hukum lainnya," kata Tamsil.
Di hadapan Purbaya, Tamsil turut memberikan pengingat soal defisit utang negara yang bisa merembet ke daerah. Tamsil juga menyampaikan keluhan daerah soal transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Saya harapkan kehati-hatian supaya jangan sampaikan kita masuk ke dalam jebakan defisit, berutang untuk membayar bunga utang. Ini tentu kita tidak harapkan, karena nanti bisa berpengaruh kepada teman-teman yang dikhawatirkan daerah-daerah ini," ujar Tamsil.
"Saya setiap kali ke daerah itu ada keluhan tentang TKD. Tapi kita mengapresiasi Pak Menteri apa lagi memberi ancaman yang tidak menggunakan uang sampai Oktober, ditarik, ah ini karena ada kebiasaan di daerah ini dekat akhir tahun baru kencang dijalankan. Saya kira ancaman-ancaman ini positif," sambungnya.
Keluhan dari daerah lainnya yakni soal utang yang diambil oleh pemerintah daerah dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Keluhan itu dapat Tamsil saat bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster yang menilai perlu relaksasi utang-utang utamanya dana PEN.
"Kalau beliau (I Wayan Koster) sih, mungkin nggak terlalu masalah saya bilang, karena tidak ada bunga utang PEN. Tapi di daerah lain saya menemukan misalnya Maluku ada bunga itu. Bukan tidak mau membayar, tapi dia berharap ada relaksasi, ada penundaan, ada apa, ini suara-suara dari daerah yang kami dengar," ucap Tamsil.
(rfs/imk)