.webp)
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) untuk membentuk koperasi pekerja migran sebagai upaya memperkuat keberlanjutan ekonomi para purna migran. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pemberdayaan pekerja migran melalui pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha di daerah asal.
Sebelumnya, kedua kementerian ini telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan kini berencana meningkatkan kerja sama tersebut ke tahap yang lebih operasional melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk memperkuat kesejahteraan pekerja migran setelah masa penempatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sinergitas ini penting, artinya dengan Kementerian Koperasi, tentu kita mendorong terbentuknya koperasi pekerja migran sesuai dengan harapan Kemenkop saat ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).
Ia mengatakan bahwa MoU telah selesai dan kini dalam tahap menuju PKS.
"Tingkatan berikutnya adalah PKS agar lebih konkret di lapangan," sambungnya.
Mukhtarudin menjelaskan salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo saat ini adalah pengembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menargetkan 81 ribu unit di seluruh Indonesia. Program tersebut akan terintegrasi dengan 23 Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan pendampingan bagi pekerja migran di daerah.
Ia juga menyebut bahwa KemenP2MI telah menyiapkan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk program Desa Migran Emas yang saat ini menunggu payung hukum. Selain itu, pemberdayaan purna migran melalui literasi keuangan bagi keluarga di tanah air menjadi prioritas utama.
Selain itu, Kementerian P2MI juga saat ini fokus pada pemberdayaan purna migran melalui literasi keuangan bagi keluarga di tanah air.
"Kami mohon dukungan dan siap bekerja sama dalam sosialisasi serta edukasi. Karena pekerja migran purna ini memiliki keunggulan kompetitif yakni skill, pengalaman, dan kemampuan bahasa," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyoroti tantangan yang sering dihadapi para purna migran usai kembali ke tanah air. Menurutnya, pembentukan Koperasi Pekerja Migran menjadi solusi strategis.
"Biasanya, setelah pulang dari negara penempatan, mereka kembali ke daerah masing-masing dan 'turun pangkat' lagi. Uangnya tidak tahu mau dikemanakan," ungkap Ferry.
"Uang itu justru bisa dikembangkan agar bermanfaat jangka panjang. Kami sangat mendukung Kementerian P2MI dalam pembentukan koperasi ini," sambungnya.
Ferry juga menekankan pentingnya peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
"Harapan ke depan, pekerja migran purna menjadi anggota koperasi. Mereka punya kelebihan, bahasa, pengalaman, dan bisa menjadi akselerator kemajuan pasca-penempatan," paparnya.
Kolaborasi ini pun sejalan dengan program prioritas pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis yang akan diintegrasikan ke dalam ekosistem koperasi desa untuk memperkuat ketahanan pangan dan pendidikan keluarga migran.
Dengan kerja sama ini, pemerintah berharap para purna pekerja migran tidak hanya pulang dengan uang, tetapi juga membawa keterampilan, jaringan, dan modal usaha yang berkelanjutan untuk membangun keluarga serta desa asal mereka.
(akd/ega)
