.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program strategis nasional (PSN), termasuk pengendalian inflasi dan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD).
Wiyagus mengatakan sesuai dengan pembagian tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, ia bertanggung jawab mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
"Tugas yang diberikan oleh Bapak Menteri ini adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tugas-tugas pemerintahan daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kemarin.
Wiyagus menjelaskan kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam pengendalian inflasi. Ia pun mengapresiasi mekanisme pengendalian inflasi yang dijalankan Kemendagri setiap pekan bersama pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, mekanisme tersebut berjalan efektif dan bahkan mendapat pengakuan dari Presiden.
Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan di wilayah kerjanya berjalan optimal. "Saya akan banyak di lapangan sesuai dengan perintah Pak Menteri," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya peran Sekda sebagai motor koordinasi di daerah dalam mengawal implementasi program strategis nasional.
"Ini kehormatan bagi kita untuk melaksanakan seluruh program strategis nasional, dan ini eksekutornya adalah di tingkat daerah. Sekali lagi, nanti para Sekda tentunya yang tugas utamanya adalah membantu kepala daerah," jelasnya.
Wiyagus juga menyinggung pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dan ketepatan dalam menetapkan prioritas belanja daerah, terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran. Ia pun mencontohkan upaya Kemendagri dalam menjalankan seluruh kegiatan dengan anggaran yang terbatas melalui perencanaan yang efektif.
"Pemimpin yang hebat itu kan pemimpin yang mampu menjalankan organisasi dengan segala keterbatasan. Ya baik itu sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana," pungkasnya.
Sebagai informasi, forum tersebut diikuti oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.
Simak juga Video 'Pramono Usul RS di Lahan Sumber Waras Masuk PSN, Menkes Dukung':
(akn/akn)
