Pilkada DKI Belum Layak Dicontoh

Jakarta - Penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta hampir usai. KPU DKI mengakui, Pilkada DKI belum layak dicontoh bagi pilkada di daerah lain."Tentu KPUD tidak bisa menyodorkan Pilkada DKI menjadi model pilkada yang baik untuk daerah lain," kata Ketua KPUD DKI Juri Ardiyantoro.Hal itu dikatakannya di sela-sela rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapan pemenang Pilkada DKI di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (16/8/2007).Dia beralasan, masih banyak kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pilkada. Kekurangan itu antara lain soal pendataan daftar pemilih yang masih perlu perbaikan."Dalam daftar pemilih, masih banyak warga yang tidak terdaftar, bahkan ada yang namanya dobel dan beralamat tidak jelas," imbuh Juri.Kekurangan lain, lanjut dia, masih kurangnya konstruksi hukum penyelenggaraan pilkada. Sebab banyak fakta-fakta politik yang belum terakomodir dalam perundang-undangan penyelenggaraan pilkada yang ada selama ini.Menurut Juri, kekurangan tersebut menjadi alat perbaikan untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih baik.Hal senada diungkapakn Badan Pemenangan Pemilu DPW PKS DKI Igo Ilham. Menurutnya, penyelenggaraan pilkada DKI belum sukses sehingga tidak layak dicontoh daerah lain. Dia menyebut berbagai kecacatan dalam penyelenggaraan pilkada seperti kecurangan, money politics, black campaign, dan amburadulnya sistem pendataan daftar pemilih (DPT)."Dalam DPT saja ada lebih dari 1 juta ghost voters. Bahkan banyak warga yang punya hak pilih tidak terdaftar. Dalam data kami, pemilih dalam DPT sebenarnya hanya 4,7 juta bukan 5,7 juta," beber Igo.Salah satu kecacatan paling krusialdalam Pilkada DKI, kata Igo, adalah masih adanya keterlibatan birokrasi pemerintah dalam pilkada. (nvt/ana)