FPG: Jeda Pilkada Berisiko

Jakarta - Fraksi Partai Golkar menolak usulan KPUD untuk menunda pelaksanaan pilkada di 12 provinsi. Jeda pilkada dinilai berisiko pada waktu dan masa jabatan kepala daerah."Secara teoritis, saya mengusulkan tetap menggunakan UU yang lama. Sabarlah," kata Ketua FPG Priyo Budi Santoso.Hal ini disampaikan Priyo usai rapat paripurna di Nusantara III atau sering disebut Gedung Kura-kura DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2007).Menurut dia, pelaksanaan pilkada sebaiknya mengacu pada UU 32/2004 selama masih direvisi DPR. Demikian pula, UU itu juga dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik."Kita tidak ingin mempermudah, tetapi juga tidak ingin mempersulit calon independen. Jangan calon perorangan dipermudah, calon dari partai dipersulit. Golkar tetap minta sepadan 15% tetapi itu bukan harga mati," ujarnya.Sebab, lanjut dia, jika syarat dukungan suara di bawah 15%, calon bisa mencapai puluhan dan akan memperslit kinerja KPUD. "Dengan 15% calon maksimal hanya 6 pasang," kata Priyo.Anggota FPDIP Taufiq Kiemas mengatakan PDIP setuju dengan calon independen. Calon independen dalam demokrasi diperbolehkan tetapi syaratnya jelas mengacu pada Pancasila UUD NKRI dan Bhineka Tunggal Ika"Yang jelas harus rasional. PDIP belum tentukan angkanya dan akan ditentukan bersama partai lain," kata suami mantan Presiden Megawati ini. (aan/ana)