Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv, dipanggil KPK hari ini terkait dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun Rajiv absen dari pemanggilan KPK tersebut.
"Hari ini tadi kami cek yang bersangkutan tidak hadir," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Belum dirincikan Budi alasan Rajiv yang tidak memenuhi panggilan KPK tersebut. Dirinya menyebut penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Rajiv.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyidik akan berkoordinasi untuk agenda penjadwalan pemeriksaan berikutnya," ucap dia.
Sebelumnya, KPK memanggil Rajiv hari ini sebagai saksi. Rajiv dipanggil dengan kapasitasnya sebagai pihak swasta.
"Hari ini Senin (27/10), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait program sosial atau CSR di Bank Indonesia dan OJK," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (27/10).
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama RAJ swasta," sebutnya.
Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG). Keduanya merupakan anggota Komisi XI DPR saat kasus terjadi, yakni pada 2020, 2021, dan 2022.
KPK mengatakan Komisi XI DPR memiliki kewenangan terkait penetapan anggaran untuk BI dan OJK. Dia menyebutkan BI dan OJK sepakat memberikan dana program sosial kepada tiap anggota Komisi XI DPR RI untuk 10 kegiatan per tahun dari BI dan 18 sampai 24 kegiatan dari OJK per tahun.
Setelah uang dicairkan, Satori dan Heri diduga tidak menggunakan uang sesuai dengan ketentuan. KPK menduga Satori menerima duit Rp 12,52 miliar dan Heri diduga menerima Rp 15,86 miliar dari perkara ini.
Keduanya juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Satori diduga membangun showroom menggunakan duit CSR BI dan OJK.
Sementara itu, Heri diduga membeli rumah dan mobil menggunakan uang tersebut. Keduanya belum ditahan hingga saat ini.
Tonton juga video "KPK Usut Kenapa Dana CSR BI-OJK Cair Harus Lewat Anggota Komisi XI" di sini:
(ial/jbr)










































