.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin apel perdana Rapat Koordinasi (Rakor) sinkronisasi antara pusat dan daerah. Dia menyampaikan, Sekda dan Bappeda berperan penting dalam melakukan sinkronisasi dan akselerasi berbagai kebijakan.
"Bapak-Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, (27/10/2025).
Diketahui, Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) ini berlangsung mulai tanggal 26-29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Dalam arahannya, Bima meminta Sekda dan Kepala Bappeda membangun sistem pemerintahan yang fokus pada tiga hal utama, yaitu penguatan kepemimpinan birokrasi, sinkronisasi pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keduanya merupakan penyeimbang dari dinamika pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam menghadapi dinamika dana Transfer ke Daerah (TKD).
Bima menyampaikan, Sekda dan Kepala Bappeda merupakan birokrat terbaik yang mendapat kepercayaan dari kepala daerah. Karena itu, ia menegaskan bahwa Sekda juga bertugas menjaga dan melahirkan pemimpin-pemimpin andal di tingkat birokrasi, baik dari sisi integritas, kompetensi, maupun totalitas.
"Kalau TNI, kalau Polri bisa juga membangun disiplin integritas dan totalitas, lepas dari pendidikan, di mana pun bertugas dijaga, dirawat, maka insyaallah kita sipil pemerintahan daerah pun bisa melakukan hal yang sama," jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya Sekda dan Kepala Bappeda dalam memanfaatkan Rakor untuk membangun kerja sama lintas Pemda. Keduanya juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak lain, termasuk sektor swasta di daerahnya masing-masing yang sudah diterapkan oleh para praja IPDN yang berasal dari berbagai daerah sehingga terbiasa hidup dalam keberagaman.
"Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai," tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh daerah di Indonesia.
Tonton juga video "Wamendagri Sebut Putusan 4 Pulau Masuk Sumut Bisa Berubah" di sini:
(akn/ega)
