.webp)
Pembahasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI telah berlanjut ke tingkat DPRD DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembahasan itu tuntas dan disahkan dalam rapat paripurna pada November 2025.
"Pembahasan DBH sudah sampai di DPRD. Saya harap bisa segera selesai dan paripurna bisa dilakukan bulan November," kata Pramono di kawasan GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono mengatakan, koordinasi dengan DPRD berjalan kondusif. Ia memastikan proses penyesuaian akibat pemangkasan dana dari pusat akan dibahas secara terbuka bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
"Sekarang ini Pemda DKI Minggu depan mulai pembahasan detail terus menerus dengan DPRD DKI Jakarta, dan Alhamdulillah ketika pembahasan di awal di Badan Anggaran sudah berlangsung sangat baik," ungkapnya.
"Keputusan pemotongan dana bagi hasil ini adalah keputusan pemerintah pusat kita, termasuk pemerintah Jakarta mengikuti sepenuhnya dan DPRD sepakat apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta," imbuhnya.
Pramono Anung sebelumnya mengungkap pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta hampir Rp 15 triliun. Pramono menyebutkan APBD DKI 2026 turun jadi Rp 79 triliun.
"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10).
Pramono menyebut, tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat disiplin dan kreativitas birokrasi. Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan program pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.
Simak juga Video Pramono soal Purbaya Sebut Uang DKI Rp 14,6 T Ngendap: 1.000% Betul
