.webp)
Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas yang tengah dikebut oleh pemerintah. Langkah menjaga ketahanan pangan nasional tidak terlepas dari kondisi geopolitik global yang tidak menentu.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan ketahanan pangan menjadi prioritas karena jika terjadi konflik antar kekuatan negara besar, maka keberlangsungan bangsa terletak pada sejauh mana negara menjamin kemandirian pasokan pangan.
Dia menjelaskan beberapa program prioritas Presiden Prabowo Subianto merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan perspektif Presiden. Menurutnya, presiden sangat memahami strategi pertahanan dan situasi politik global yang tidak menentu, baik situasi perang di daratan Eropa, peluang konflik militer di daratan Karibia, dan juga perang dagang antara dua kekuatan besar Amerika dengan Cina yang tidak kunjung reda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meski Indonesia tidak memiliki ancaman eksistensial, namun jika terjadi konflik antar negara besar, pasti akan memiliki dampak terhadap Indonesia untuk itu kita harus bersiap " kata Arif Fathoni dalam keterangan tertulis, Jumat (24/10/2025).
Sejumlah program prioritas Presiden di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pembukaan dapur umum ( SPPG), Kperasi Merah Putih, dan juga ketahanan pangan.
Menurutnya, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul dalam menyongsong Indonesia emas 2045. Di samping itu kewajiban membuka dapur umum di seluruh wilayah Indonesia merupakan antisipasi dan strategi pertahanan jika di masa yang akan datang meletus konflik antar negara.
"Di negara Eropa, saat ini, warganya sudah dilatih strategi bertahan hidup kalau perang meletus. Kementerian Pertahanan Amerika sudah berganti nama menjadi Kementerian Perang. Ini merupakan beberapa indikasi kalau dunia sedang tidak baik baik saja, paling tidak jika situasi terjelek terjadi, Indonesia sudah siap dengan terbentuknya dapur umum di seluruh wilayah Indonesia, " ungkapnya.
Mengenai ketahanan pangan, jelas Toni, Pemkot Surabaya bisa berperan aktif untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Salah satunya melalui pemanfaatan lahan baik lahan pertanian maupun lahan perikanan yang ada di kawasan Surabaya Timur dan juga pelibatan secara aktif seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya.
"Ketahanan pangan bukan soal menanam beras, tapi diversifikasi pangan yang lain juga bisa dilakukan seperti urban farming dan juga menanam bahan pangan yang lain seperti tanaman semanggi yang tidak membutuhkan lahan yang luas. Sehingga cocok dikembangkan di Kota Surabaya," jelasnya.
Dia mengatakan Kawasan Timur Surabaya yang sudah ditetapkan kawasan konservasi oleh Pemkot Surabaya bisa dimaksimalkan agar meningkat produktivitas hasil perikanan baik udang maupun bandeng.
Menurutnya, Pemkot Surabaya bisa menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan serangkaian penelitian yang dapat diimplementasikan dengan baik tentang upaya rekayasa atau pemanfaatan teknologi untuk mendorong manajemen perikanan yang modern.
"Tahun depan anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya lumayan besar, yakni Rp 54 miliar, ini bisa digunakan sebagai jembatan menggerakkan kampus untuk melakukan penelitian yang bisa dijadikan bahan primer wali kota dalam memutuskan kebijakan terkait upaya memaksimalkan potensi Surabaya dalam mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto," jelasnya.
Toni menambahkan pihaknya menerima sejumlah mahasiswa Unesa Surabaya yang sedang melakukan penelitian tentang upaya pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas lahan perikanan di Kawasan Morokrembangan. Penelitian itu mulai dari bahan pangan, pemanfaatan artificial intelegent untuk memeriksa kandungan air, dan sebagainya.
"Penelitian tersebut akan dilombakan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) November mendatang, ini tentu membanggakan kita semua. Ini bisa menjadi triger yang diimplementasikan ke semua lahan perikanan di kota Surabaya, " jelasnya.
Dia mengatakan agar distribusi hasil perikanan mudah, pemkot harus membangun akses jalan menuju tambak yang dimiliki oleh warga. Sehingga para petani tambak tidak kesulitan saat mendistribusikan benih dan mendistribusikan hasil panen tambaknya.
"Pemkot juga punya banyak lahan tambak di kawasan timur Surabaya, ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan dengan memberdayakan warga Surabaya sekitar," tuturnya.
Keberadaan Koperasi Merah Putih, lanjut Toni bisa digunakan untuk jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan yang ada di Kota Surabaya. Sebab dalam situasi kritis Koperasi Merah Putih bisa kita harapkan menjadi jalur pasokan pangan di seluruh wilayah Kota Surabaya.
"Kalau pemkot serius perihal ini, saya yakin Surabaya akan dijadikan role model pemerintah pusat dalam mensukseskan program prioritas pemerintah pusat, kalau soal kebijakan pertahanan biar menjadi kewenangan pusat, daerah mendukung melalui urusan pangan warganya, kondisi dunia sedang tidak menentu, kita harus menyadari saat ini, dari pada menyesal di kemudian hari, " tutupnya.
(prf/ega)
