.webp)
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengunjungi Gubernur Banten Andra Soni untuk menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Menurut Helmi, pihaknya ingin belajar bagaimana Pemerintah Provinsi dapat berperan dalam membangun jalan yang menjadi kewenangan desa.
Pertemuan tersebut digelar pada Jumat (24/10/2025) di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang. Helmi dan Andra, yang didampingi Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, menandatangani kesepakatan antara Provinsi Banten dan Bengkulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada wartawan, Helmi mengaku tertarik mencontoh cara Pemerintah Provinsi Banten memperbaiki jalan desa yang bukan merupakan kewenangan provinsi. Ia ingin menerapkan kebijakan serupa di Bengkulu.
"Pemerintah Provinsi Banten memiliki perhatian besar terhadap infrastruktur, bukan hanya pada wilayah yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi juga menjangkau hingga ke desa-desa. Ini menarik, karena di tengah efisiensi anggaran, Banten tetap mampu membangun jalan-jalan sampai ke pelosok," kata Helmi.
Helmi berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat melakukan kunjungan balasan ke Bengkulu. Ia menyebut kunjungan lintas provinsi seperti ini penting untuk memperkuat kolaborasi antardaerah.
"Kami berharap setelah kunjungan ini, ada kunjungan balasan dari Pemerintah Provinsi Banten ke Bengkulu. Sebelumnya saya juga sudah berkunjung ke beberapa provinsi lain seperti Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan ketertarikannya pada program pasar murah yang dijalankan di Bengkulu. Menurutnya, program tersebut memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
"Saya melihat ada satu program menarik di Bengkulu, yaitu kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap Jumat. Di setiap masjid, mereka mengadakan pasar murah yang diutamakan untuk anak-anak yang melaksanakan salat Jumat," kata Andra.
"Anak-anak itu diberikan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga sangat murah. Misalnya, beras seharga Rp70.000 bisa ditebus hanya Rp20.000, tanpa menggunakan dana APBD maupun APBN," ujarnya.
Simak Video "Video: KPK Tegaskan OTT Gubernur Bengkulu Bukan Pesanan Partai Tertentu"
[Gambas:Video 20detik]
(aik/isa)
