.webp)
Lembaga survei Trias Politika melakukan analisis media monitoring satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Trias Politika mencoba menangkap dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan para terdahulunya, yakni Joko Widodo (Jokowi), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Media monitoring ini dilakukan selama periode 20 Oktober 2024-30 September 2025. Yang menjadi objek adalah pemberitaan tiga media besar paling banyak dibaca hingga kredibel bagi Trias Politika, yakni detikcom, Kompas, dan Tempo.
Trias Politika menganalisis 50 ribu pemberitaan dari tiga media besar dengan metode Media-Based Political Mapping atau metode pemetaan dinamika politik dengan menganalisis wacana dan intensitas pemberitaan media daring. Trias Politika lalu mengklasifikasikan arah relasi berdasarkan tema, tone, dan tren (menguat, stabil, melemah) pemberitaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo-Jokowi: Dari Bulan Madu ke Redefinisi Kekuasaan
Direktur Trias Politika Agung Baskoro mengatakan tiga bulan pertama, yakni Oktober, November, hingga Desember 2024, pemerintahan menjadi masa bulan madu politik antara Prabowo dan Jokowi. Ia menyebut transisi berlangsung mulus, penuh simbol penghormatan lantaran Jokowi hadir di berbagai momentum penting dan Prabowo menegaskan dirinya sebagai penerus visi pembangunan pendahulunya, dari IKN hingga hilirisasi industri.
"Kehangatan ini berlanjut ke Pilkada Serentak 2024, di mana keduanya tampak satu suara mendukung sejumlah kandidat yang sama. Keselarasan ini menunjukkan hubungan mereka tak hanya sejalan secara simbolik, tetapi juga taktis di lapangan politik," kata Agung dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
 Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden) |
Kemudian, masuk 2025, Agung menyebut hubungan keduanya diguncang isu 'matahari kembar' pada April-Mei 2025, tetapi masih tetap hangat. Meski demikian, ia menyebut kekhawatiran soal dua pusat kekuasaan cepat mereda, "Karena keduanya memilih menampilkan solidaritas simbolik di ruang publik," imbuhnya.
Ia mengatakan babak baru muncul pada Agustus-September. Ia menyinggung Prabowo memberi amnesti kepada tokoh-tokoh yang dulu dianggap berhadapan dengan Jokowi.
"Langkah ini secara politik membebaskan 'musuh-musuh' presiden sebelumnya, isyarat bahwa Prabowo mulai mendefinisikan kekuasaannya sendiri. Di sisi lain, Jokowi secara terbuka menginstruksikan relawannya mendukung Prabowo-Gibran dua periode, menandai pergeseran hubungan dari kedekatan personal ke keseimbangan kepentingan politik," ujar dia.
Prabowo-Megawati: Dari Tegangan ke Titik Harmoni
Agung lantas membeberkan dinamika hubungan antara Prabowo dan Megawati. Berbeda dengan Jokowi, hubungan Prabowo dan Megawati berjalan penuh pasang-surut.
"Akhir 2024, hubungan keduanya kaku, diperparah oleh kasus hukum Hasto Kristiyanto dan perbedaan sikap PDIP di Pilkada. Namun sinyal mencair datang pada Januari 2025 ketika Prabowo mengirim anggrek putih untuk ulang tahun Megawati, gestur simbolik yang membuka kembali komunikasi keduanya," tutur dia.
Agung menilai pada Februari 2025 keduanya menjadi penuh gejolak. Ia menyinggung penahanan Hasto oleh KPK yang memicu ketegangan baru, disusul surat instruksi Megawati yang melarang kepala daerah PDIP mengikuti retret yang digagas oleh Prabowo. Langkah tersebut menjadi isyarat bahwa relasi antara keduanya belum sepenuhnya mencair.
"Situasi berangsur mereda setelah pertemuan langsung Prabowo dan Mega pada April 2025, kemudian mencapai puncaknya pada Juli 2025 saat Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto. Langkah politik yang menandai berakhirnya ketegangan antara pemerintah dan PDIP. Sejak itu, PDIP memosisikan diri sebagai "penyeimbang kritis", sementara Prabowo tetap menjaga bahasa politik yang penuh hormat terhadap Megawati," lanjutnya.
 Presiden Prabowo Subianto dan Megawati (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/sgd/bar) |
Prabowo-SBY: Stabil dan Dewasa
Kemudian, Agung membahas hubungan antara Prabowo dengan SBY. Ia menyebut hubungan keduanya sejak awal relatif tenang.
"SBY hadir di pelantikan Prabowo, menjamu sang presiden di Cikeas, dan menjadi dewan penasihat lembaga investasi Danantara. Sesekali SBY mengkritik kebijakan PPN 12% atau keterlibatan TNI aktif di pemerintahan, namun semuanya disampaikan dalam bingkai profesional.
 Prabowo dan SBY (dok Istimewa) |
"Triaspols menyebut hubungan ini sebagai "check and balance yang elegan". Kedekatan yang tidak menafikan perbedaan, serta perbedaan yang tidak berujung pada pertentangan. Dari Rekonsiliasi ke Konsolidasi," lanjut dia.
Simak juga Video 'Transformasi Kesejahteraan Sosial di Era Prabowo':
