.webp)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan sektor kesehatan dan pendidikan tidak akan mengalami pemangkasan anggaran pada tahun depan. Ia menegaskan efisiensi APBD hanya dilakukan untuk proyek fisik yang dinilai belum mendesak.
"Untuk Puskesmas sebenarnya nggak dikurangi, operasionalnya tetap. Yang dikurangi adalah pembangunan yang bersifat fisik," kata Pramono di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pramono menjelaskan Pemprov DKI justru tengah menyiapkan pembangunan dan revitalisasi sejumlah fasilitas kesehatan di Ibu Kota. Ia menyebut sedikitnya dua puskesmas baru akan dibangun, sementara beberapa lainnya akan diperbarui dengan fasilitas yang lebih modern.
"Bahkan untuk puskesmas ada dua dalam waktu dekat yang akan kita bangun baru, kemudian ada revitalisasi. Jadi untuk kesehatan tidak ada yang dikurangi," ujarnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk sektor pendidikan. Pramono menyebut Pemprov DKI tetap menjaga kualitas layanan publik, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat langsung dari APBD.
"Saya berprinsip untuk kesehatan dan pendidikan tidak dikurangi. Yang dikurangi semuanya adalah hal yang bersifat pembangunan fisik," tegasnya.
Untuk mengimbangi efisiensi anggaran, Pramono menyiapkan strategi creative financing atau pembiayaan kreatif, yakni dengan menggandeng swasta, BUMD, maupun BUMN untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
"Kita akan kerja sama dengan swasta dan BUMD untuk membangun Jakarta. Termasuk, karena sekarang Rumah Sakit Sumber Waras sudah mulai kita bersihkan, minggu depan saya akan lihat lapangannya. Itu akan kita siapkan jadi rumah sakit baru," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pihaknya akan menunda sejumlah pembangunan yang tidak menjadi prioritas imbas Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat berkurang.
"Semua sudah tahulah bahwa pemerintah pusat akan meminta kepada semua pemerintah daerah lakukan efisiensi. Nah, itu yang harus kita sikapi segera," kata Rano di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara, Sabtu (4/10).
"Nah, dengan konsekuensinya bahwa tentu saja yang namanya RAPBD harus diubah," lanjutnya.
Rano menjelaskan air bersih dan transportasi massal, seperti MRT, tetap menjadi prioritas utama. Namun, proyek-proyek pembangunan lain yang dinilai tidak mendesak akan ditunda.
"Kita pilih prioritas mana yang utama. Air ini prioritas, kemudian MRT juga prioritas. Mana yang utama itu yang didulukan, yang tidak (prioritas) kita harus postpone. Postpone artinya kita tunda," ungkapnya.
Simak juga Video Pramono soal Purbaya Sebut Uang DKI Rp 14,6 T Ngendap: 1.000% Betul
