.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sektor investasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Hal tersebut disampaikan setelah menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (21/10). Menurutnya, total pengeluaran Pemda Sumut tahun depan akan berkurang sekitar Rp9 triliun akibat penyesuaian TKD. Di sisi lain, Sumut ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8% hingga 7,2%.
"Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bobby mengungkapkan, realisasi KUR di Sumut menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, menurutnya, Sumut memiliki potensi lebih besar dari sisi jumlah penduduk dan pelaku UMKM.
"Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan," sambungnya.
Dalam kegiatan akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur penerima KUR dan KPP. Bobby pun berharap jumlah tersebut akan meningkat setiap tahunnya.
"Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita," katanya.
Ia menambahkan, akses pemanfaatan KUR saat ini semakin diperluas untuk memudahkan masyarakat. Tidak hanya untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR juga bisa dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan.
"Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
"Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia," terangnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri di oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Surabaya. Sementara di Medan, hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B. Hutabarat, dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.
Tonton juga video "Bobby Nasution Kejar Investasi Rp 100 T demi Ekonomi Tumbuh 8%" di sini:
(ega/ega)
