.webp)
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, selesai menjalani konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sherly mengakui saat ini skor pencegahan korupsi di Maluku Utara masih rendah atau skor Monitoring Center for Prevention (MCP) merah.
"Ya tujuannya kedatangan saya berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCP karena saat ini masih merah ya," kata Sherly di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sherly menyebut berkoordinasi dengan Plt Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi. Dari hasil koordinasi itu, satu penyebab rendahnya tingkat pencegahan korupsi itu adalah banyaknya dokumen yang belum diunggah.
"Jadi ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum di-upload. Kemudian monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum di-upload," jelas dia.
"Pokoknya dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum di-upload. Dan tadi berdiskusi kendalanya di mana supaya semuanya bisa di-upload on time sebelum November 30," tambahnya.
Sherly menyebut konsultasinya hari ini ke KPK tidak membahas seputar tambang. Dirinya menegaskan hanya membahas skor MCP.
"Nggak, ini lebih ke administrasi untuk skor MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention)," ucapnya.
Sebelumnya, Sherly tiba pada pukul 09.57 WIB di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sherly mengatakan ingin berkonsultasi terkait indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) di Maluku Utara agar angkanya membaik.
"Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus," kata Sherly di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Ketika ditanyai terkait kasus yang ditangani KPK dan ada di Malut, Sherly kembali menyebut hari ini akan mengonsultasikannya. Dirinya menyebut konsultasi dilakukan agar skor MCP Malut sesuai level nasional.
"Iya, ini lagi mau konsultasi ini, gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional," sebutnya.
Terpisah, jubir KPK Budi Prasetyo menyebut hari ini akan melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Malut. KPK, kata dia, terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemda.
"Hari ini KPK melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi," kata Budi.
KPK, kata Budi, juga tengah melakukan pemantauan atas perencanaan penganggaran program prioritas pemda. Hal itu dilakukan untuk urusan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP.
"Selain pemantauan terhadap delapan fokus area pada MCSP dan sektor-sektor strategis, KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda," ungkapnya.
Tonton juga video "Sherly Tjoanda Jadi Gubernur Malut, Prioritaskan Pendidikan-Kesehatan" di sini:
(ial/lir)
