.webp)
Presiden Prabowo Subianto meminta para penegak hukum menumpas kasus korupsi tanpa adanya pihak yang kebal hukum. Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menilai pernyataan Prabowo menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menegakkan keadilan.
"Ya, pertama kami di Komisi III tentu sangat mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan beliau bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum, no more untouchable, adalah pesan kuat bahwa pemerintahan saat ini benar-benar serius menegakkan keadilan tanpa pandang bulu," kata Rano kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB ini melihat komitmen Prabowo tercermin dari berbagai langkah dalam setahun pemerintahan seperti penertiban aset negara yang bernilai ratusan triliun rupiah hingga tindakan tegas terhadap praktik korupsi di berbagai level pemerintahan dan BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Waka Komisi Hukum DPR itu kemudian mengapresiasi lembaga-lembaga penegak hukum, yakni Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK. Rano menyebut Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu.
"Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Polri, yang di bawah kepemimpinan Kapolri telah menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Polri mampu membuktikan komitmennya bahwa penegakan hukum tidak mengenal pengecualian, sekaligus tetap menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat," kata Rano.
Politikus PKB ini mengapresiasi Kejagung telah berperan aktif mengembalikan aset negara dalam penindakan kasus korupsi. Rano mengungkit langkah Kejagung yang mengambalikan uang kerugian negara dari kasus korupsi CPO sebesar Rp 13 triliun kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini.
"Kinerja tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara berjalan efektif dan transparan," katanya.
Menurut Rano, KPK juga telah melakukan kinerja yang independen dan berintegritas dalam memberantas korupsi. Dia menilai KPK terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
"KPK semakin memperkuat koordinasi dengan APH lain, meningkatkan efektivitas pencegahan melalui sistem pengawasan dan pendidikan antikorupsi, serta tetap tegas dalam penindakan kasus-kasus besar yang menjadi sorotan masyarakat," ujarnya.
Meski begitu, Rano mengingatkan jangan sampai lembaga-lembaga penegak hukum berpuas diri atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan Komisi III DPR akan terus mengawasi lembaga-lembaga hukum tersebut.
"Namun tentu kami juga ingin mengingatkan agar semangat ini tidak berhenti di sini. Jangan cepat berpuas diri. Komisi III akan terus mendorong agar setiap lembaga penegak hukum menjaga profesionalisme, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memastikan setiap tindakan hukum dijalankan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas," kata Rano.
"Kami yakin dengan komitmen Presiden yang kuat, didukung oleh kerja keras APH di lapangan dan pengawasan yang konsisten dari DPR, ke depan penegakan hukum di Indonesia akan semakin kokoh, berkeadilan, dan makin dipercaya publik," pungkasnya.
Prabowo Tegaskan 'No More Untouchable'
Prabowo meminta para penegak hukum serius menangani seluruh kasus korupsi. Prabowo menegaskan tak ada pihak yang kebal hukum.
Hal itu diungkap Prabowo dalam sidang kabinet paripurna setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10) lalu. Prabowo juga berterima kasih kepada penegak hukum yang mengembalikan uang negara yang gagal dinikmati koruptor.
"Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki, tidak ada, no more untouchable," ujar Prabowo.
