KPK: Biasanya Daerah Kaya Tambang Justru Penduduknya Miskin

KPK mengungkap masyarakat di sekitar lokasi tambang yang ada di Indonesia sering menyampaikan keluhan soal dampak lingkungan. KPK menyebutkan masyarakat di lingkungan yang kaya tambang biasanya berada di garis kemiskinan.

"Dampak lingkungan, nah ini yang sering sekali keluhan dari masyarakat khususnya, biasanya daerah-daerah yang kaya tambang justru penduduknya paling miskin," kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Dian menjelaskan, masyarakat di sekitar tambang biasanya berprofesi sebagai petani atau nelayan. Namun dengan adanya tambang yang berdampak pada kualitas lingkungannya sehingga memengaruhi mata pencaharian masyarakat.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Adrial Akbar/detikcom)

"Ya, kenapa? Karena biasanya mereka hidupnya dari petani atau dia nelayan, ya. Dengan adanya tambang, pasti kan ada dampak lingkungan, tanahnya diambil, warna laut berubah, belum lagi mungkin ada sianida, merkuri, dan lain-lain ya," ucapnya.

"Mereka hanya bisa hidup dari bertani dan nelayan. Ya, sementara pekerja yang ada itu dari luar. Bisa dari luar negeri, bisa dari luar provinsi tersebut. Mereka semakin miskin," tambah dia.

Dian mengutip data BPS, soal masyarakat wilayah Morosi, Sulawesi Utara (Sulut) yang kebanyakan ekonomi tak mampu. Mirisnya, di sekitar sana adalah pusat pertambangan.

"Lingkungan rusak mereka tidak bisa hidup. Ini yang perlu kita, seringkali lingkungan tidak menjadi concern. Jangan sampai sudah ditertibkan, ada Satgas kan sekarang ini, tapi dengan ditertibkan atau dicabut izinnya, kewajiban lingkungan mereka ikut hilang," sebutnya.

Lebih lanjut, Dian berharap isu lingkungan jangan sampai dikesampingkan. Jangan sampai, kata dia, jika ada penertiban juga urusan lingkungan tidak diperhatikan.

"Ini yang perlu kita, sering kali lingkungan tidak menjadi concern. Jangan sampai sudah ditertibkan, ada Satgas kan sekarang ini, tapi dengan ditertibkan atau dicabut izinnya, kewajiban lingkungan mereka ikut hilang," sebutnya.

Simak juga Video 'Menteri LH soal Warga Adat Sangaji Divonis Bui gegara Tolak Tambang':