Kemiskinan, Kekerasan, dan Pajak

Kehidupan Kolong Tol

Kemiskinan, Kekerasan, dan Pajak

- detikNews
Selasa, 14 Agu 2007 07:06 WIB
Jakarta - Rusmiati (55) kembali terlihat di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di tangannya, karung goni belumlah terisi penuh oleh sampah. Sambil beristirahat di Stasiun Tanjung Priok yang berseberangan dengan terminal, ia mulai bercerita."Saya mulai di Jakarta sejak umur 20, ikut suami kerja kuli panggul di Pelabuhan. Kira-kira tahun 70-an tinggal di Kali Baru. Tapi tahun 1995, suami saya meninggal. Kami tak punya apa-apa. Lantas pindah ke (kolong Tol) Warakas," kata Rusmiati yang sehari-hari sebagai pemulung, Senin (13/8/2007).Di Warakas, ia tinggal di rumah petak kontrakan. Luasnya tidak seberapa, hanya 3x4 meter. Dindingnya hanya terbuat dari triplek bekas yang berlubang di beberapa penjuru. Itu pun berada di bawah kolong jembatan Tanjung Priokyang melintas di atas kelurahan Warakas, Jakarta Utara."Saya nggak punya duit untuk bikin atau beli atau ngontrak rumah normal. Peghasilan sehari-hari hanya pas untuk makan. Kalau lebaran saja belum tentu bisa pulang ke kampung di Purworejo," ucap dia yang mengaku berpenghasilan maksimal 20.000 perhari. Uang itu didapat dari penjualan rogsokan hasil memulung berupa puntung rokok, plastik dan kardus bekas.Kemiskinan berlarut-larut tak hanya menghinggapi Rusmiati. Tetangga-tetangga Rusmiati yang berjumlah ratusan di lokasi yang sama tak berbeda seperti dirinya. Tiap hari mengais uang dari pekerjaan yang paling bawah dalam struktur ekonomi, seperti tukang cuci baju, tukang bakso, tukang jualan gorengan, hingga tukang jualan narkoba."Urip kados kulo akeh susah. (Hidup seperti kami penuh kekecewaan). Pernah ditabrak lari atau tidak dibayar. Pernah dipalak untuk bayar listrik dan uang sewa. Yang minta pakai seragam satpol PP, jadi ngga bisa mengelak," kata Iwan (44), warga kolong tol Warakas ketika ditemui di rumah gubuknya. Iwan sehari-hari bekerja sebagai tukang penjual Siomay.Tak hanya aparat satpol PP yang pernah menagih perbulannya sebanyak Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Oknum dari Kimpraswil dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu menghantui bila tidak memberi upeti perbulannya."Ya setahu kami, kami jadi nggak liar lagi. Bayar pajak, bayar listrik. Kalau nggak bayar ke oknum, ngancam mau menggusur. Cuma memang untuk ngurus KTP susah, ngurus gakin nggak bisa. Kalau sakit harus ditunda sampai benar-benar parah dan punya duit," welas Iwan dengan dialek Semarang yang belum hilang.Entah kenapa, kemiskinan yang melanda warga seperti dirinya lebih dekat dengan kekerasan, kriminalitas dan kekerasan seksual. Terlebih bila bergeser ke arah Pluit, tepatnya di bawah kolong tol yang sama yang berada di Penjagalan, Penjaringan Jakarta Utara.Jenis profesi tak cukup hanya yang "kotor-kotor" secara fisik, melainkan kotor secara hukum alias ilegal. Biasanya, mereka berprofesi sebagai tukang pukul, pengedar narkoba dan sindikat curanmor hingga germo dan PSK."Dulu, di sini sering, Bang. Penggerebekan pelaku ranmor atau pengedar. Emang ada RT-nya, tapi nggak bisa apa-apa," keluh Anhar (34), warga kolong tol Kalijodo yang telah digusur. Anhar terpaksa bergeser ke rumahkontrakan yng tak jauh dari lokasinya yang tergusur, Januari pertengahan silam.Tak cuma itu, anak-anak kecil yang tidak terjamin kesejahteraannya memilih menjadi anak jalanan, sebagai pengamen, pengemis atau tukang sapu KRL listrik Kota-Tangerang."Warga kami sering berantem untuk hal sepele. Rebutan air bersih se-dirigen, atau marah dikatain jablai atau selingkuh, atau mabok minuman," ucap Anhar mengingat-ingat peristiwa yang pernah terjadi. Biasanya kasus itu berujung penusukan, adu tonjok, atau sekedar jambak-jambakan. Sedikit di antaranya mengakhiri dengan pembunuhan. (Ari/asy)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads