Anggaran Pertahanan Minim Bukan Faktor Hambat Tugas TNI

Jakarta - Departemen Pertahanan (Dephan) menilai persoalan minimnya anggaran pertahanan bukan faktor utama hambatan bagi TNI dalam meredam ancaman kedaulatan negara. Justru ancaman ini bias muncul akibat faktor kesejahteraan masyarakat dan kepemimpinan di daerah."Sebab anggaran minim bukan faktor utama. Tetapi berbagai fenomena itu bisa disebabkan oleh faktor kesejahteraan sosial dan kepemimpinan daerah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin kepada wartawan di Kantor Departemen Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/8/2007). Menurut Sjafrie, Dephan sangat memahami pembangunan pertahanan tidak semata secara fisik, namun juga pertahanan dari sisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kenaikan anggaran tidak bisa serta merta dipaksakan untuk menangkal seluruh ancaman.Sebab, masalah anggaran sangat dipengaruhi konsep tiga bejana besar, yaitu bejana pertahanan, bejana perekonomian, dan bejana kesejahteraan rakyat. "Kalau satu bejana ditinggikan, tentu yang lain berkurang. Sekarang yang diprioritaskan adalah yang menyangkut kesejahteraan. TNI harus loyal sesuai anggaran yang dimiliki walaupun dikurangi," jelas Sjafrie.Hal itu disampaikan Sjafrie ketika ditanya soal tanggapan situasi ancaman kedaulatan NKRI, masalah perbatasan dengan kebutuhan Dephan dan TNI. Terakhir berita pencurian dan penurunan 150-an bendera merah putih di Aceh, kasus pengibaran bendera RMS, perseteruan perbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dalam menghadapi tugas tersebut, Dephan dan TNI justru melulu dibenturkan dengan persoalan anggaran. Bahkan terakhir pemerintah berencana akan melakukan penghematan alias pemotongan anggaran di 14 departemen, termasuk Dephan. Diakui Sjafrie, ancaman terhadap NKRI hingga saat ini memang masih besar. Di tengah situasi minimnya anggaran, Dephan dan Mabes TNI tetap melakukan upaya maksimal menangkalnya.Terkait soal pemotongan anggaran pertahanan, lanjut Sjafrie, Dephan belum mendapatkan nilai pagu definitif yang akan dipotong. "Pos yang dikurangi, pos yang agak jauh dari kelangsungan hidup Dephan. Misalnya pos peralatan militer. Anggaran rutin dan pemeliharaan tidak boleh dipotong. Selama ini dua per tiga anggaran Dephan untuk rutin dan pemeliharaan," ujarnya.Ketika ditanya strategi pemotongan anggaran yang akan dilakukan, menurut Sjafrie, prinsipnya pemotongan anggaran tidak boleh menyentuh pemotongan gaji karyawan dan prajurit. "Yang akan dikurangi anggaran pembangunan. Misalnya dulu kita beli lima unit senjata, sekarang cukup tiga unit saja," jawabnya. (zal/asy)