Awal Ramadan Versi Pemerintah Tunggu Pendapat Ormas Islam Lain

Jakarta - PP Muhammadiyah menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1428 H pada 13 September 2007. Keputusan Muhammadiyah itu tidak dipersoalkan pemerintah."Kalau pemerintah belum, karena kita masih harus mengakomodir ormas-ormas lain seperti NU, DDII dan lain-lain. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan, itu haknya," tegas Direktur Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar kepada detikcom, Senin (13/8/2007).Penetapan awal Ramadan yang diumumkan Muhammadiyah dilakukan dengan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Meski sudah menetapkan awal Ramadan, Muhammadiyah masih belum memutuskan penetapan waktu Idul Fitri."Saya kira yang penting ada kesepakatan soal metodologi yang kita pahami. Tapi saya imbau, alangkah bagusnya kalau menunggu teman kita yang lain, sehingga pengumuman (awal Ramadan) bisa lewat corong pemerintah," tutur Nazaruddin.Namun jika Muhammadiyah sudah mengumumkan terlebih dahulu, pemerintah menganggap sebagai bentuk keragaman agama yang ada di Indonesia."Itu semua keindahan. Silakan ada perbedaan, tapi tidak untuk menimbulkan masalah," tegasnya.Dengan metode hisab hakiki wujudul hilal, Muhammadiyah, imbuh dia, ingin mencukupkan Sya'ban selama 30 hari. Soal awal puasa ini, Nazaruddin menduga NU pun akan menetapkan waktu yang sama, sehingga umat Islam di Indonesia bisa berpuasa berbarengan."Tapi yang jadi masalah nantinya justru Lebaran, karena bulannya masih di bawah 2 derajat. Saat ini jelas belum memungkinkan untuk dilihat. NU biasanya nunggu kapan bulan bisa dilihat dengan metode rukyah, bukan hisab," beber dia. (umi/nrl)