Stok di Bantargebang Melimpah, Jakarta Siap Bikin Listrik dari Sampah

Stok di Bantargebang Melimpah, Jakarta Siap Bikin Listrik dari Sampah

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 15 Okt 2025 21:57 WIB
Pemulung memilah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025). Pemerintah mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) melalui revisi Perpres nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang akan diterbitkan pada September 2025, sehingga memungkinkan setiap 1.000 ton sampah diubah menjadi listrik 20 megawatt (MW) yang bertujuan untuk menambah pasokan energi hijau dan mengurai sampah perkotaan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Volume sampah di Ibu Kota kian melonjak. Sementara, kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hingga kini masih tersedia cadangan sebanyak 55 juta ton sampah.

Pemprov Jakarta berencana akan membuat pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Progresnya kini tengah dibahas bersama Danantara dan sudah melakukan pembahasan teknis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan volume sampah di Ibu Kota saat ini mencapai 8.000 ton per hari. Dengan ketersediaan sampah sebanyak 55 juta ton itu, Jakarta dinilai mampu menjalankan beberapa proyek PLTSa sekaligus.

Pramono pun menyebut satu PLTSa akan menghasilkan kurang lebih 35 megawatt. Pramono juga mengatakan minat investor dan operator internasional terhadap proyek ini cukup tinggi karena Jakarta dianggap sudah siap secara teknis maupun pasar energi.

ADVERTISEMENT

"Untuk hal yang berkaitan dengan PLTSa, kami sudah berkali-kali duduk dengan Danantara dan sudah disepakati karena memang Jakarta dibandingkan dengan daerah lain pasti infrastrukturnya lebih siap," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/10/2025).

"Kalau dibangun PLTSa dengan feeder atau input kurang lebih 2.500 sampai 3.000 ton, maka kita bisa empat atau sampai dengan lima PLTSa. Satu PLTSa akan menghasilkan kurang lebih 35 megawatt," tambahnya.

Lebih lanjut, Pramono menyebutkan proyek PLTSa diproyeksikan tidak memerlukan skema tipping fee apabila tarif listriknya sesuai dengan standar. Menurut dia, skema ini akan makin mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Ibu Kota.

"Dengan PLN pasti kita bisa kerja sama karena kalau memang per kWh-nya 20 sen, maka tidak perlu tipping fee," kata Pramono.

"Dengan demikian, saya yakin persoalan sampah di Jakarta akan segera terselesaikan. Urusan itu mudah-mudahan berjalan dengan baik," pungkasnya.

Menteri LH Minta Pramono dan KDM Siapkan Lahan PSEL

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyampaikan Jakarta tidak masuk program awal PSEL (Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik). Dia mengatakan Jakarta tidak memiliki lahan dan air yang cukup untuk PSEL.

"Ada 7 (kota), yang paling siap 7. Yang tidak siap yang saya sangat sayang ya Jakarta, Jakarta yang sampahnya 8 ribu ton per day ini tidak siap untuk PSEL. Dia tidak punya tanah yang cukup, tidak punya air yang cukup untuk mengelola itu, sehingga Jakarta tidak termasuk yang kami rekomendasikan di tahap awal," kata Faisol di Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

Faisol meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk segera menyiapkan lahan dan air untuk program PSEL. Dia menyebut ada 8.000 ton sampah yang dihasilkan Jakarta setiap hari dan sudah masuk kategori darurat sampah.

"Saya ingin meminta kepada Bapak Gubernur untuk menyikapi ini segera, berusaha menyiapkan sarana yang diperlukan untuk PSEL karena 8.000 ton per day ini tidak bisa dilakukan tanpa PSEL. Jakarta sudah masuk ke kedaruratan sampah dan keputusan tentang kedaruratan sampah sebagaimana dimandatkan oleh Perpres (109) tersebut tadi malam sudah saya tandatangani," ujarnya.

Selain Jakarta, Hanif juga meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk menyiapkan lahan dan air untuk PSEL. Dia tidak ingin proyek dibangun tapi berujung ditolak masyarakat karena tidak ada persiapan.

"Badung juga demikian, Bandung kami mohon izin kepada Bapak Gubernur Jabar untuk segera menyiapkan segala sesuatunya untuk menyelesaikan permasalahan sampah Bandung Raya. Ini tanahnya juga belum siap ini yang perlu dilakukan akselerasi. Kami sangat ingin bahwa projek ini tidak mangkrak di kemudian hari, sehingga semua persiapannya kita atur detail mulai dari kesiapan tanahnya, akses ke sananya kemudian ketersediaan airnya, ketersediaan koneksinya dengan listrik, kemudian keberadaan masyarakatnya," jelasnya.

"Jangan sampai nanti instalasi ini dibangun, masyarakat menolak. Ini yang harus kita kaji dengan serius sehingga hanya 7 raya tadi yang kita rekomendasikan," lanjutnya.

Jakarta-Bandung Penyumbang Sampah Terbanyak

Hanif menuturkan Jakarta dan Bandung jadi penyumbang sampah terbanyak. Bahkan, sampah yang dihasilkan sudah menimbulkan kerusakan lingkungan.

"Untuk Jakarta dan Bandung, saya sangat berharap ini dua ibu kota provinsi ini sampahnya sangat banyak dan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup besar. Saya minta dengan hormat kepada Bapak Gubernur DKJ dan Bapak Gubernur Jawa Barat untuk segera memenuhi prasyarat di dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik," ucapnya.

Lebih lanjut Hanif menyampaikan pemerintah pusat tidak akan merekomendasikan PSEL dibangun di Jakarta dan Jabar sebelum seluruh persyaratan dipenuhi. Dia menyebut dana PSEL berasal dari Danantara, sehingga harus dikelola secara bijak.

"Kita tidak akan merekomendasikan sepanjang itu belum terpenuhi karena ini bicara dana Danantara yang harus kita kelola dengan prudent," imbuhnya.

Tonton juga video "Menteri LH Minta Pramono-KDM Siapkan Lahan untuk PSEL" di sini:

Halaman 2 dari 3
(azh/azh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads