.webp)
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta agar rencana pemerintah untuk membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny Sidoarjo menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dipersoalkan.
Menurut Sultan, ponpes merupakan entitas lembaga pendidikan yang berperan penting dalam sejarah perjuangan dan pembangunan sumber daya manusia bangsa Indonesia.
"Sebagai bangsa yang peduli keputusan pemerintah tersebut justru harus didukung. Karena salah satu fungsi APBN adalah untuk distribusikan secara adil dan memperhatikan asas kepatutan dalam mendukung semua program pemerintah," ujar Sultan, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sultan mengatakan peristiwa runtuhnya masjid Al-Khoziny yang mengorbankan puluhan santri adalah pelajaran penting bagi dunia pendidikan, terutama pesantren. Peristiwa ini mengandung hikmah dan pengalaman berharga dalam perjalanan bangsa.
"Namun hak ribuan santri untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan secara baik, layak dan nyaman harus diperhatikan oleh negara. Bahwa benar ada yang keliru dalam proses pembangunan sebelumnya, tapi terlepas dari kekurangan sebelumnya, negara wajib memastikan semua anak bangsa mendapatkan hak pendidikan yang layak," jelas Sultan.
DPD RI secara kelembagaan mengapresiasi pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 20 triliun ke dalam APBN 2025. Anggaran ini diperuntukkan untuk memperbaiki bangunan fisik sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta di seluruh daerah.
"Ini menjadi bukti nyata pemerintah tidak alpa dan abai terhadap kualitas pendidikan di semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali. Sehingga tidak ada yang salah dengan keputusan pemerintah untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny," pungkasnya.
Simak Video 'Cak Imin Pastikan Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny Pakai APBN':
(hnu/ega)
