Komisi I DPR Minta RI Kawal Perdamaian Gaza demi Hindari Eskalasi Ulang

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan perlu ada langkah lanjutan usai sejumlah kepala negara menandatangani kesepakatan damai di Gaza, Palestina. Menurutnya, kesepakatan damai perlu terus dikawal agar tidak terjadi eskalasi ulang di Gaza.

Dave awalnya menyambut baik pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait berakhirnya perang di Gaza. Ia menilai pernyataan itu memberi harapan bagi stabilitas kawasan Timur Tengah.

"Kami di Komisi I DPR RI menyambut baik pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai berakhirnya perang di Gaza. Pernyataan tersebut memberikan harapan bagi terciptanya stabilitas di kawasan. Namun, harapan ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan, penghentian total aksi militer, pembebasan sandera, serta dimulainya proses rekonstruksi dan pemulihan kemanusiaan secara menyeluruh," kata Dave saat dihubungi, Rabu (15/10/2025).

Kemudian, Dave mengatakan pengawasan hingga pengawalan atas kesepakatan damai perlu terus dilakukan. Ia meyakini eskalasi bisa terjadi lagi jika kesepakatan damai terus diprovokasi.

"Tanpa pengawalan yang konsisten dan transparan, upaya perdamaian berisiko tercederai oleh provokasi maupun agenda politik sepihak yang dapat memicu eskalasi ulang. Karena itu, kami mendorong agar Indonesia terus memainkan peran aktif melalui jalur diplomasi dan forum multilateral, guna memastikan bahwa perdamaian yang dibangun bersifat berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan," ucap dia.

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan kesepakatan damai Gaza di Mesir. Dia meyakini kehadiran Prabowo membawa harapan besar.

"Kehadiran Presiden membawa harapan besar, tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai figur strategis yang memiliki kredibilitas dan kapasitas komunikasi lintas negara. Kami berharap partisipasi beliau dapat mendorong terbentuknya konsensus global yang berpihak pada penyelesaian damai, perlindungan warga sipil, serta pemulihan hak-hak dasar masyarakat Palestina secara adil dan berkelanjutan," tutur dia.