.webp)
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai pembangunan ulang atau renovasi bangunan ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, layak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cak Imin menyoroti pihak yang memprotes rencana pembangunan dengan APBN.
"Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar," ujar Cak Imin seusai acara penandatanganan kesepakatan bersama di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Cak Imin meminta semua pihak melihat nasib 1.900 santri di Ponpes Al Khoziny. Dia mengaku heran kritik diberikan terhadap upaya pemerintah melindungi para santri yang sedang belajar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri yang sedang belajar sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar. Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya. Makanya itu harus menjadi kesadaran kita bersama," ujarnya.
Sebelumnya, bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, ambruk dan menyebabkan 67 orang tewas. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pihak ponpes tak mengantongi izin pembangunan untuk gedung tersebut.
Polisi juga sedang mengusut soal ambruknya bangunan di ponpes itu. Menteri PU Dody Hanggodo kemudian menyatakan perbaikan ponpes tersebut dilakukan dengan APBN.
"Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN," ungkap Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10).
Rencana itu kemudian menuai protes. Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya, mendesak pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk memperbaiki Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo. Atalia menilai mekanisme penggunaan APBN harus jelas dan adil.
"Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial," kata Atalia kepada wartawan, Jumat (10/10).
Menurut dia, saat ini perlu diselidiki lebih dulu unsur pidana dalam tragedi tersebut. Selain itu, dia meminta pemerintah berlaku adil terhadap semua lembaga keagamaan.
"Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," paparnya.
Ketua Komisi V DPR Lasarus juga meminta pemerintah berfokus melakukan investigasi terlebih dulu terkait tragedi di ponpes itu. Dia tak ingin peristiwa serupa justru terjadi lagi.
"Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih," kata Lasarus.
Lasarus mengatakan banyak ponpes yang dibangun menggunakan APBN. Namun, menurut dia, penggunaan APBN dalam perbaikan Ponpes Al Khoziny mesti dikaji ulang.
"Misal, kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu, bahwa nanti kita bangun ponpes, bangunan ponpes memang banyak kita bangun pakai APBN, banyak kita bangun. Tapi tidak kasus yang seperti ini," ujarnya.
Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Saan Mustopa, juga menyoroti rencana perbaikan gedung ponpes Al Khoziny menggunakan APBN. Saan meminta pemerintah untuk benar-benar membahas rencana itu.
"Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan," ujar Saan.
Simak juga Video Istana Kaji Wacana Perbaikan Ponpes Pakai APBN
