.webp)
Persatuan Umat Islam (PUI) memuji ketegasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak atlet Israel ikut ajang Kejuaraan Dunia Gymnastik di Jakarta pada Oktober 2025. PUI menilai keputusan Kementerian Imipas dan Pramono Anung sudah tepat.
Ketua Umum DPP PUI H. Raizal Arifin awalnya memuji ketegasan Pramono Anung sebagai kepala daerah yang akan kedatangan atlet Israel. Menurutnya, langkah Pramono sebagai tuan rumah sudah tepat.
"Sebagai tuan rumah, positioning Mas Pram sudah sangat tepat dan mencerminkan sensitivitas kemanusiaan serta kepentingan bangsa Indonesia. Keputusan melarang kehadiran kontingen Israel adalah langkah konkret perlindungan moral bangsa serta penguatan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina," tegas Raizal Arifin dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Raizal Arifin mengatakan Pramono Anung telah memperlihatkan kepekaan kemanusiaan dalam bersikap tegas menolak kehadiran kontingen Israel. "Posisi Gubernur Pramono sangat patut diapresiasi, karena menjadi simbol penegakan moral bangsa yang berpihak pada kepentingan konstitusi dan nurani rakyat," imbuh dia.
Kemudian, Raizal Arifin mengungkapkan apresiasinya kepada berbagai pihak, termasuk Menteri Imipas.
"PUI sangat mengapresiasi ketegasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin Komjen Pol (Purn) DR. Agus Andrianto, atas keputusan pembatalan visa kehadiran kontingen Israel," imbuhnya.
Langkah tersebut, lanjut dia, menunjukkan komitmen nasional menjaga prinsip konstitusi dan solidaritas bagi perjuangan Palestina.
Tak lupa, Ketua Umum PUI juga menyoroti peran Federasi Gymnastik Indonesia (FGI) yang secara konsisten mematuhi aturan nasional dan memperoleh dukungan dari Federasi Gymnastik Dunia (FIG). "FGI telah memperlihatkan profesionalisme dengan memastikan event tetap berlangsung tanpa kompromi prinsip," tutur dia.
Selanjutnya, Ketua Umum DPP PUI ini mengingatkan bahwasanya Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Umum PBB baru-baru ini telah menyatakan secara tegas bahwa pengakuan kedaulatan Palestina harus menjadi prioritas di tataran internasional. "Selama kedaulatan Palestina belum berdiri, Indonesia sebaiknya tidak membuka ruang transaksi atau hubungan apapun dengan Israel, termasuk lewat olahraga. Ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo-dan saya minta semua pemimpin bangsa konsisten di garis itu," pungkasnya.
(maa/jbr)
