Mensesneg Ungkap Alasan 9 Nama Komisi Reformasi Kepolisian Belum Diumumkan

Presiden Prabowo Subianto belum juga mengumumkan dan melantik anggota Komisi Reformasi Kepolisian. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi menjelaskan alasan nama-nama anggota Komisi Reformasi Kepolisian belum diumumkan Prabowo.

"Jadi begini ya, sebenernya mau diumumkan minggu ini tadinya. Tapi beberapa kali hari yang dipilih, ada beberapa di antara anggota yang akan masuk ke dalam Komisi Reformasi Kepolisian ini berhalangan begitu loh," kata Prasetyo kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Prasetyo memastikan tidak ada kendala dalam proses jelang pelantikan anggota Komisi Reformasi Kepolisian tersebut. Dia menjelaskan pelantikan oleh Presiden Prabowo tinggal menunggu waktu.

"Tinggal diumumkan, sementara begitu (9 anggota)," ucapnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo menyebut Presiden Prabowo sudah mengantongi sembilan nama yang akan menjadi anggota Komisi Reformasi Kepolisian. Saat itu, dia menyebut Prabowo direncanakan akan melantik Komite Reformasi Kepolisian pekan ini.

"Minggu depan. Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden," kata Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Pras juga membenarkan nama Mahfud Md sedang diajak masuk menjadi bagian tim reformasi kepolisian.

"Termasuk (Mahfud Md) salah satunya," kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan mengenai Mahfud Md bakal masuk di tim reformasi kepolisian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9).

Sementara itu, Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melantik Tim Reformasi Kepolisian. Yusril mengatakan pelantikan akan dilakukan setelah surat keputusan presiden (keppres) diterbitkan.

"Kalau itu memang sudah disiapkan keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari-dua hari ini, dan kita lihatlah dalam keppresnya nanti, berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu," ungkap Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas, Selasa (16/9).