MenPAN-RB Sampaikan Strategi RI Capai Pemerintahan Terbuka di Forum Dunia

MenPAN-RB Sampaikan Strategi RI Capai Pemerintahan Terbuka di Forum Dunia

Hafiz Khoeru Syifa - detikNews
Jumat, 10 Okt 2025 15:37 WIB
KemenPAN-RB
Foto: Dok. KemenPAN-RB
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan terbuka di forum Open Government Partnership (OGP). Ia menegaskan bahwa prinsip keterbukaan menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan membangun ketahanan masyarakat.

"Terdapat tiga hasil utama dari pengalaman pemerintahan terbuka Indonesia selama 15 tahun terakhir. Pertama adalah transparansi dan partisipasi, melalui sistem penanganan pengaduan masyarakat bernama SP4 Lapor," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

Hal itu ia sampaikan dalam forum OGP Ministerial Steering Committee Meeting di Vitoria-Gasteiz, Spanyol pada Selasa (7/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam paparannya, Rini menjelaskan bahwa hasil pertama adalah transparansi dan partisipasi melalui platform SP4 Lapor yang kini terhubung dengan 34 kementerian, 69 lembaga, serta hampir 600 pemerintah daerah. Platform ini memproses laporan masyarakat setiap hari dan menjadi saluran akuntabilitas langsung (real-time) untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik.

Hasil kedua adalah inklusivitas. Melalui komitmen pemerintahan terbuka, lebih dari 690 organisasi bantuan hukum telah membantu hampir 95.000 warga berpenghasilan rendah, menunjukkan manfaat nyata keterbukaan bagi kelompok rentan.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, akuntabilitas menjadi hasil ketiga. Reformasi e-procurement terbuka melibatkan lebih dari 400.000 bisnis dalam proses tender yang adil dan transparan, di mana 41 persen di antaranya merupakan usaha kecil. Ke depan, pemerintah akan memperkuat transparansi kepemilikan manfaat untuk mendorong keadilan ekonomi.

Rini menjelaskan, keberhasilan reformasi ini didukung oleh praktik ko-kreasi antara pemerintah dan masyarakat sipil yang dilembagakan melalui peraturan menteri. Mekanisme ini memastikan sinergi lintas sektor dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pengalaman Indonesia membuktikan bahwa pemerintahan terbuka bekerja paling baik apabila dilembagakan, diciptakan bersama, dan tertanam kuat dalam prioritas nasional.

"Komitmen kami hari ini adalah untuk lebih memperkuat fondasi ini dengan mengembangkan kerangka hukum yang kuat, memperdalam kolaborasi, dan memastikan keterbukaan terus memberikan hasil nyata bagi warga negara kami," pungkasnya.

(akn/ega)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads