.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemanfaatan artificial intelligence (AI) di pemerintahan harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan dapat dipahami. Hal itu bertujuan sebagai bagian upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat membuka diskusi daring bertema Pemerintahan Berbasis Artificial Intelligence (AI) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, hari ini. Diskusi yang dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Usman Kansong itu menghadirkan Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Komdigi, Aries Kusdaryono; Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial Prof. Dr. Ir. Hammam Riza; dan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof. Marsudi Wahyu Kisworo. Selain itu, hadir pula anggota Komisi I DPR RI Andina Theresia Narang.
"Penerapan AI dalam pemerintahan harus optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pemahaman masyarakat terhadap AI belum merata, sehingga perlu langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan berbasis AI," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Rabu (8/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Lestari, pemanfaatan AI dalam pemerintahan sejatinya berbicara tentang kehidupan keseharian masyarakat di masa depan.
"Pemanfaatan AI dalam proses pemerintahan, memiliki konsekuensi sosial dan politik, selain peningkatan layanan publik yang diharapkan," tuturnya.
Dia mengatakan aspek akuntabilitas dan etika harus menjadi dasar setiap kerja berbasis AI. Menurutnya, kedaulatan digital dalam penerapan AI dalam pemerintahan harus menjadi perhatian serius dan dipersiapkan secara matang.
"Kebijakan etika, kesiapan SDM, infrastruktur dan integrasi data sangat dibutuhkan dalam implementasi AI di Tanah Air," tuturnya.
Sementara itu, Aries Kusdaryono berpendapat, transformasi digital bukan merupakan pilihan tetapi kebutuhan yang harus bisa dimanfaatkan.
"Sehingga, pemerintah mendorong penerapan AI dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor digital yang aman dan berpihak kepada kebutuhan publik," jelasnya.
Menurut Aries, pemanfaatan AI merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Aspek infrastruktur, tata kelola, keamanan, privasi, dan kompetensi menjadi perhatian serius pemerintah dalam menerapkan AI dalam pemerintahan.
"Sejumlah langkah, seperti kesiapan regulasi, dukungan aplikasi, infrastruktur, pusat data, dan transfer teknologi dengan negara-negara yang sudah menerapkan AI, sudah dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan pemanfaatan AI di Tanah Air," tutupnya.
Simak juga Video 'Kolaborasi OpenAI-Mattel Uji Coba Video AI Buatan Sora 2':
(akn/ega)
