Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade kembali meninjau jalan rusak parah di Taratak Galundi menuju Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Andre mengatakan pembangunan jalan tersebut sudah bisa dimulai pekan ini.
"Alhamdulillah lelang sudah selesai. Insyaallah minggu ini jalan ini sudah dimulai direnovasi," kata Andre Rosiade saat peninjauan .
Adapun peninjauan dilakukan bersama Bupati Solok Jon Firman Pandu, Wakil Bupati Solok Candra, anggota DPRD Kabupaten Solok Hafni Haviz, dan Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) II Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Masudi. Andre menjelaskan, jalan Taratak Galundi sepanjang 2,2 Km ini dibangun melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp 8,5 miliar.
"Pak Bupati Solok, Wakil Bupati, pak satker balai jalan nasional, pak anggota DPRD. Bulan lalu saya bersama pak bupati sudah datang ke sini, Jalan Taratak Galundi yang nilainya Rp 8,5 miliar. Jalan ini dibangun lewat dana IJD," terang Ketum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menegaskan banyaknya pembangunan infrastruktur di Sumbar ini tidak terlepas dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Sumbar.
"Ini bukti Pak Prabowo tidak meninggalkan Sumbar. Jalan dibangun di seluruh Sumbar, jembatan dibangun, pelabuhan dibangun. Ini bukti komitmen Presiden Prabowo untuk Sumbar. Triliunan rupiah dana pusat digelontorkan ke Sumbar," tegas Andre.
"Inilah komitmen Pak Prabowo untuk pembangunan Sumbar. Kita boleh kalah, tapi pembangunan Sumbar kita jalankan terus. Ini gerak cepat kita membangun Sumbar. Pak gubernur kita bantu, walikota dan bupati kita bantu untuk pembangunan Sumbar. Kita bekerja tidak omon-omon," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Solok Jon Firman Pandu mengaku bersyukur ada kolaborasi yang baik di antara semua pihak, terutama dengan Andre Rosiade. Menurut dia, banyak proyek infrastruktur di Sumbar khususnya, di Kabupaten Solok, terealisasi dengan cepat.
"Terima kasih, Pak Andre, atas kolaborasinya selama ini. Apa yang dilakukan hari ini adalah untuk masyarakat Sumbar, khususnya masyarakat Kabupaten Solok," katanya.
Tonton juga video "DPR Setuju Larang Menteri-Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN" di sini:
(azh/ygs)