.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merespons laju inflasi yang mencapai 5,32% (yoy) pada September 2025. Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama demi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
"Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil," ujar Bobby dalam keterangan tertulis, Selasa (7/10/2025).
Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri, dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Senin (6/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tekanan inflasi di Sumut terutama disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan 11 langkah cepat dalam tiga bulan ke depan untuk menurunkan harga komoditas utama penyumbang inflasi.
Langkah tersebut meliputi pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tata niaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, penugasan BUMD dalam pengelolaan cabai dan bawang merah, antisipasi pasokan pangan untuk program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.
Bobby menegaskan seluruh langkah ini akan dijalankan berdasarkan prinsip 4T (tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu) agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan," tegas Bobby.
Ia juga menilai bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran aktif BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas strategis. Untuk itu, Bobby menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk terlibat langsung dalam pengelolaan serta penyaluran pasokan cabai, bawang, dan beras.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain langkah cepat, pemerintah juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.
Menurutnya, BUMD pangan akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, dengan menggandeng kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.
"Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali," tambahnya.
Selain itu, koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan juga diperkuat. Setiap perkembangan akan dikomunikasikan secara terbuka melalui siaran pers dan konferensi pers berkala agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi harga serta langkah pengendalian yang ditempuh pemerintah.
Tonton juga video "Bobby Nasution Kejar Investasi Rp 100 T demi Ekonomi Tumbuh 8%" di sini:
(prf/ega)
