Pemprov Jakarta Pastikan Pemotongan DBH Tak Pangkas Program Kesejahteraan

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim memastikan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta tak akan mengganggu program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah. Saat ini pihak Bapeda sedang membuat kajian agar dana yang ada bisa optimal.

"Bappeda masih harus ngolah lagi. Belum, belum ada, belum ada. Tapi yang pasti diingatkan untuk tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat khususnya di tingkat bawah," kata Chico kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Pemotongan DBH Jakarta terbilang tinggi dengan mencapai angka Rp 15 triliun. Ini menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurun dari Rp 95 triliun ke sekitar Rp 79 triliun.

Chico mengatakan, Pemprov Jakarta akan mematuhi segala kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait hal tersebut. Mereka akan mengatasi pemotongan DBH dengan berbagai upaya.

"Ya artinya kan kalau itu sudah menjadi keputusan pusat, pasti kita harus jalankan dan kita tentunya tetap optimis. Jakarta ini kan banyak sekali ruang-ruang yang bisa diisi oleh swasta, ya kan? Creative financing, jadi pendanaan yang kreatif melalui kerjasama, investasi dan lain-lain," jelasnya.

Chico sudah mendengar langsung arahan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung agar tidak memotong sedikitpun program-program seperti KJP maupun KJMU. Menurutnya langkah itu dinilai tepat.

"Juga yang pasti, yang pasti Pak Gub mengingatkan jangan ada pemangkasan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Misalnya KJMU, KJP, itu tetap enggak boleh dipangkas bahkan tetap ditambah kalau memang ada kebutuhannya," ungkapnya.