.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melatih 8.000 penanggung jawab dan penjamah makanan Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk mencegah kasus keracunan program Makan Bersama Gizi (MBG) terulang kembali.
"Ada targetnya sekitar 8.000 orang akan kami latih terus supaya bisa mengelola pelaksanaan di SPPG-nya masing-masing dengan lebih baik," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Ani Ruspitawati di Kampung Bandan, Jakarta Utara, Sabtu (4/10/2025).
Ani menjelaskan pelatihan ini juga menjadi bagian dari percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Saat ini terdapat 180 SPPG di Jakarta, namun belum ada yang mengantongi sertifikat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara masif kami melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang. Targetnya, dua minggu ke depan seluruh SPPG sudah menyesuaikan dengan persyaratan sehingga sertifikat bisa diterbitkan," ujarnya.
Ia menegaskan Pemprov DKI mendukung penuh program MBG yang digagas pemerintah pusat. Pengawasan akan diperketat agar keamanan pangan siswa tetap terjamin.
"Prinsipnya adalah sekarang kami ke depan secara masif kita bantu MBG, kita bantu pemerintah untuk melakukan inspeksi, dan SPPG semuanya sudah kooperatif," pungkas Ani.
Sebelumnya, sebanyak 20 siswa SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, diduga keracunan setelah menyantap menu dari program MBG. Penyaluran MBG di sekolah tersebut kini dihentikan sementara.
"Untuk sementara, kami setop (MBG) sampai keluar hasilnya (pemeriksaan laboratorium)," kata Kepala SDN 01 Gedong, Kurniasari, dilansir Antara, Rabu (1/10).
Menu MBG yang dibagikan pada Selasa (30/9) diduga menjadi pemicu keracunan. Sampel makanan dan muntahan siswa masih diperiksa oleh Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo.
Simak juga Video 'Pengamat Soroti Kepengurusan BGN yang Bukan Diisi Ahli Gizi':
(bel/aik)
