.webp)
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya integrasi data acuan. Hal ini dia nilai untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak.
Diketahui, pernyataan Eddy merupakan tanggapan atas data subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk LPG 3kg dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sementara Menteri Bahlil menilai data yang disampaikan Purbaya kurang akurat.
"Saya meyakini baik Menteri Keuangan maupun Menteri ESDM ingin agar subsidi energi tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu kami mendorong agar data penerima subsidi LPG maupun subsidi BBM terintegrasi dan menjadi acuan bersama. Dengan data acuan yang sama ini diharapkan tidak ada lagi subsidi salah sasaran," Kata Eddy saat berdialog dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Cianjur dalam keterangan tertulis, Jumat, (3/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan begitu data yang dipakai Kementerian Keuangan maupun Kementerian ESDM dan kementerian lainnya yang berkaitan dengan penyaluran subsidi selalu sama," lanjutnya.
Eddy menjelaskan pada awalnya produk LPG 3 kg ini telah menjadi kebutuhan esensi hampir setiap rumah tangga di Indonesia yang ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera.
"Namun kini, justru penggunaannya meluas ke rumah tangga kelas menengah, bahkan kafe dan restoran. Subsidi yang tidak tepat sasaran ini yang harus dibenahi bersama seluruh Kementerian dan Lembaga sesuai arahan dari Presiden Prabowo," lanjutnya.
Selain integrasi data penerima subsidi, Eddy juga konsisten untuk terus mendorong pengalihan subsidi barang menjadi subsidi uang yang diterima langsung oleh masyarakat penerima.
"Sejak awal masalah subsidi energi ini menjadi diskusi publik, saya sudah sampaikan bahwa lebih baik jika subsidi barang ini dialihkan menjadi subsidi uang yang diberikan langsung kepada penerima masyarakat miskin dan tidak mampu," ungkap Eddy.
Eddy kemudian menyampaikan perhitungan dan penilaian yang telah dia rancang mengenai pengalihan subsidi barang menjadi subsidi uang.
"Ini sebagai gambaran saja. Misalnya jika subsidi pemerintah di dalam satu tabung LPG 3 kg adalah Rp 33.000 dan setiap kepala keluarga diasumsikan menggunakan 3 tabung per bulannya, maka sang penerima subsidi akan mendapatkan Rp 99.000 secara tunai dari pemerintah dan dikirim langsung pada penerima,"
"Jika mekanisme ini berjalan, hanya akan ada satu harga LPG 3 kg di pasaran yang merupakan harga eceran tetap sesuai ketetapan regulator dan Pertamina," lanjutnya.
Eddy menjelaskan gagasannya untuk memberikan subsidi langsung dalam bentuk uang kepada masyarakat akan tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat sekaligus bagian dari upaya meringankan beban APBN.
"Pilar utama pembiayaan negara selain meningkatkan pendapatan adalah dengan melakukan penghematan anggaran. Di antara yang bisa dilakukan untuk menghemat anggaran adalah memastikan subsidi diberikan tepat sasaran hanya kepada mereka yang berhak yakni saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu. Ini penting sebagai implementasi asas keadilan," tutup Eddy.
Simak juga Video 'Bahlil Tuding Purbaya Salah Baca Data soal Harga Asli LPG Melon 3 Kg':
(akn/ega)
