.webp)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menerima surat keputusan (SK) kepengurusan periode 2025-2030 dari Kementerian Hukum (Kemenkum). Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak seluruh kader bersatu membangun PPP setelah gelaran muktamar usai.
"Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan yang cepat sebagaimana karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan melalui proses digitalisasi. Ini tentu merupakan satu harapan bagi masyarakat, bagi kami semua agar kita semua bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang cepat dari pemerintah," kata Mardiono mengawali pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Mardiono menyampaikan apresiasi kepada para kader yang telah mengikuti Muktamar ke-10 PPP dengan baik. Dia mengungkit gelaran muktamar itu telah diikuti mayoritas kader.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepada seluruh muktamirin yang kemarin telah melaksanakan secara konstitusional Muktamar ke-10, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya juga sampaikan terima kasih, alhamdulillah muktamar kemarin ke-10 itu telah memenuhi kuorum lebih dari dua pertiga sehingga muktamar itu bisa berjalan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," katanya.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini tidak mempersoalkan adanya perbedaan pendapat selama muktamar digelar. Meski begitu, Mardiono mengajak seluruh kader kembali bersatu memajukan partai.
"Bahwa kemudian di dalam arena muktamar itu terjadi perbedaan pendapat. Tentu saatnya lah sekarang karena PPP dalam hasil muktamar itu sudah disahkan oleh Kemenkum. Oleh karena itu, mari saatnya kita bergandeng tangan bersama-sama untuk membesarkan PPP kembali untuk terus berperan aktif," katanya.
"Bersama-sama dengan seluruh komponen Partai Persatuan Pembangunan di seluruh Indonesia untuk kita mulai bekerja. Sebagaimana yang kita sudah canangkan bahwa PPP telah mencanangkan transformasi Partai Persatuan Pembangunan untuk Indonesia. Insyaallah harapan dari hasil mukernas yang ditetapkan di Jakarta untuk PPP bertransformasi untuk Indonesia ini bisa kita implementasikan di masa yang akan datang," lanjut dia.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah resmi menandatangani SK Kepengurusan PPP dengan Ketua Umum Mardiono. Supratman mengatakan SK tersebut ditandatangani seusai penelitian sejumlah dokumen.
"Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono," kata Supratman saat akan menghadiri rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
"Kemudian apakah sudah diambil, saya belum tahu karena saya serahkan kepada teman-teman dan Kemenkum. Yang jelas saya sudah tanda tangani kepengurusan itu," sambungnya.
(fca/ygs)
