Tes Calon Anggota KPU, Sarlito & Rekan Patut Digugat

Jakarta - Keterlibatan Sarlito & Rekan dalam tes tertulis calon anggota KPU dianggap menyalahi etika. Dari sisi kepatutan, lembaga ini patut digugat.Sebab psikolog Sarlito Wirawan yang notabene pemilik lembaga itu juga menjadi bagian dari panitia seleksi (pansel) calon anggota KPU."Jelas ada conflict of interest, harusnya pansel yang posisinya sebagai regulator, tidak boleh menjadi bagian dari pelaksana. Kalau begini bisa kacau," tegas pengamat politik dan kebijakan publik, Prof Andrinov Chaniago, kepada detikcom, Selasa (7/8/2007).Harusnya dalam menunjuk lembaga yang terlibat tes tertulis, imbuh Andrinov, pansel calon anggota KPU merujuk pada Keppres No 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa.Dalam Keppres yang direvisi pada tahun 2005 itu disebutkan untuk pengadaan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp 50 juta, harus ditenderkan sehingga ada kompetisi. "Tidak boleh penunjukan langsung. Kalau alasannya mepet, tentu ada syarat-syarat yang berlaku," katanya.Pansel KPU beranggapan penunjukan Sarlito & Rekan tidak melanggar pasal 13 ayat 2 UU No 22/2007 tentang KPU bahwa tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. Dan, Sarlito & Rekan dianggap kompeten untuk menyelenggarakan tes tertulis bagi para calon.Soal ini, menurut Andrinov, pansel harusnya mensinkronkan UU yang menjadi acuannya itu dengan Keppres No 80/2003. Sehingga bisa dilihat kriteria dan syarat-syarat yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, tidak semata-mata UU No 22/2007."Saya tidak tahu apakah dari sisi hukum ini bisa diperkarakan atau tidak. Dasar hukumnya harus dicari. Tapi dari sisi etika jelas melanggar kepatutan, karena dia bagian dari panitia," tutur Andrinov. Seharusnya, tegas dia, regulator tidak bisa mengambil alih tugas pelaksana. "Jadi dari sisi kepatutan, ini patut digugat karena logika pembuat kebijakan tidak tepat," tandasnya. (umi/nrl)