.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) dan legislator di DPR mengapresiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Polri yang menyediakan alat rapid test dalam menguji mutu menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, bagaimana rapid test di SPPG Polri itu bekerja?
detikcom berkunjung ke SPPG Polri Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025). Kondisi SPPG ini terasa sangat dijaga kebersihannya.
Ketua Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri Brigjen dr Nyoman Edy mengatakan rapid test menu MBG di SPPG Polri dilakukan dengan dua tahap. Pertama, petugas rapid tes merasakan langsung bau, rasa, hingga tekstur setiap makanan. Jika dipastikan sudah aman, maka tahapan berikutnya yaitu tes reagen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pertama metode organoleptik itu melihat, kemudian mencium atau membaui makanan itu, kemudian menyentuh makanan itu konturnya seperti apa, apakah sudah lengket, berlendir dan seterusnya. Kemudian mencicipi, dengan itu kita bisa memperkirakan ini makanan layak atau tidak," jelas Nyoman.
"Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan kit namanya, menggunakan reagen," sambungnya.
Nyoman menjelaskan penerapan rapid test di SPPG Polri telah dilakukan sejak awal didirakannya dapur. Hal ini sebagai bentuk pengawasan terhadap keamanan makanan yang akan dikonsumsi oleh para siswa.
"Karena Polri memang terbiasa untuk event-event tertentu memang melaksanakan food safety itu. Jadi begitu dapat tugas melaksanakan MBG ini, jadi pimpinan kami langsung melaksanakan itu sebagai salah satu bentuk dalam proses kegiatan itu sebagai pengawasannya," kata dr Nyoman.
 Melihat rapid test ke menu MBG yang disediakan di SPPG Polri (Taufiq/detikcom) |
Anggota Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri drg Tetty Seppriyanti menambahkan, rapid test yang digunakan di SPPG Polri itu dinamakan food safety. Alat-alat yang digunakan di antaranya reagen arsen, sianid, nitrit, dan formalin.
Dia memperlihatkan cara SPPG Polri mengetes makanan yang sudah dimasak. Pertama, mereka akan mengambil sampel tiap item makanan sekitar 10-20 gram lalu ditumbuk atau diblender.
"Dicampur air 10 mili, dihancurkan dengan ditumbuk atau dengan blender. Nanti setelah hancur, airnya diambil dimasukan ke tabung reaksi dicampur dengan reagen. Tabung reaksi mewakili tiga (sianid, formalin, nitrit bentuknya lonjong). Untuk yang arsen ini (bentuk silinder), kenapa karena arsen ini diambil adalah uapnya yang menempel di kertas lakmus. Kalau dia berubah warna ini (kuning-merah) nah ini nggak boleh (dimakan)," kata Tetty.
Untuk indeks warna sianida positif ditunjukan dengan warna ungu dengan nomor 1, hingga paling tinggi ungu pekat dengan nomor 30. Kemudian arsenida positif ditunjukan dengan warna putih gading, kuning, hingga warna oranye kecoklatan.
Selanjutnya indeks warna nitrit positif terlihat mulai dari merah muda hingga hijau pekat. Lalu untuk indeks warna formalin ditunjukan dengan warna kuning pudar hingga pink.
"Nah setelah dites lalu jika warna semakin pekat berarti kandungannya semakin tinggi. Jadi yang bener segini (warna terang). Nanti hasil tes dicocokan, misal nilai indeksnya tinggi berarti gak boleh," kata dia.
Tetty menjelaskan, untuk proses rapid test ini memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk arsen, dan sisanya 10 menit untuk masing-masing tes. Rapid test ini dilakukan mulai pukul 5.30 WIB sebelum MBG dikirimkan ke sekolah.
Arahan Prabowo Minta Seluruh SPPG MBG Tiru SPPG Polri
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal menyediakan alat rapid test untuk mencegah kasus keracunan. Dadan menyebut langkah ini diambil menyusul tak adanya kasus SPPG yang dinaungi Polri.
"Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan," kata Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).
Dadan mengatakan, berdasarkan instruksi presiden, dapur SPPG nantinya akan dilengkapi rapid test.
"Instruksi presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu," ujarnya.
Pujian terhadap SPPG Polri juga dilayangkan oleh anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago. Irma menyebut tidak ada kasus keracunan yang muncul dari SPPG Polri selama ini.
Hal itu disampaikan Irma dalam rapat kerja dengan BGN dan Menteri Kesehatan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10). Legislator NasDem ini menyebut ada 600 SPPG yang dinaungi oleh Polri. Menurut Irma, tak ada temuan kasus keracunan terhadap penerima manfaat di sana.
"Saya punya informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG loh, mohon maaf mungkin saya salah, tapi saya dapat informasi itu," ujar Irma.
"Tapi saya juga dapat informasi bahwa dapur yang di bawah Polri itu, itu nggak ada yang berkasus karena dapurnya sesuai dengan standar," tambahnya.
Tonton juga video "763 Porsi MBG Ditolak oleh SMPN 5 Rembang, BGN: Harus Kita Hormati" di sini:
