Pimpinan DPR menerima audiensi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Dalam audiensi itu, SRMI mengusulkan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria.
Audiensi dilaksanakan di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Hadir dalam audiensi itu yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari juga hadir.
Ketum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia Wahida Baharuddin Upa menyoroti perlunya penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah. Dia menyampaikan usulan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria kepada DPR RI dan mengoordinasikannya dengan pemerintah.
"Jadi kami memang melihat dari situasi yang kami anggap ini bagian dari, kalau kita mengatakan ini krisis agraria. Karena hampir semua persoalan yang kami dampingi, ini sudah berlangsung ada sampai 30 tahun lebih sampai hari ini belum juga selesai. Sehingga kita butuh suatu badan yang tidak seperti yang lain, yang memiliki sebuah kekuatan tidak seperti, nanti di sini ada kami mengevaluasi juga soal GTMA (Gugus Tugas Masyarakat Adat)," kata Wahida dalam audiensi.
"Jadi kami butuh badan, petani ini butuh badan. Satu badan di bawah komando presiden di mana memiliki kekuatan eksekutorial, ketika itu diputuskan maka ia memiliki kepastian hukum," imbuhnya.
Wahida mengatakan selama ini petani tidak bisa langsung mengeksekusi terkait permasalahan agraria lantaran tidak memiliki kekuatan hukum. Dia mendorong badan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ada beberapa kasus, sudah keluar keputusan dari (kementerian) ATR, tapi dalam eksekusinya petani tidak bisa ambil, mereka nggak bisa melakukan apa-apa, itu terjadi di mana-mana. Itulah kenapa kami mencoba untuk membuat draf badan nasional reforma agraria ini karena itu, di mana butuh tindakan cepat, dan komando yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan secepat-cepatnya konflik agraria. Juga soal distribusi tanahnya, dan sebagainya," ujarnya.
Wahida kemudian menyerahkan draf berisi usulan mengenai badan tersebut. Draf itu diterima langsung oleh pimpinan DPR di ruangan.
"Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama bahwa semangat dari Presiden kita itu adalah sama untuk melakukan pembenahan sehingga mudah-mudahan dorongan dari kawan-kawan sekalian dan DPR RI bisa cepat direspons oleh pemerintah," ujar Dasco.
Dasco memastikan usulan mengenai pembentukan badan tersebut akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada pemerintah.
"Ini konsep mengenai badan nasional reforma agraria ini kita akan sampaikan langsung ke pihak pemerintah," katanya.
Tonton juga video "Tok! DPR Sahkan RUU Perjanjian Ekstradisi RI-Rusia Jadi UU" di sini:
(fca/gbr)