Paripurna DPR Sahkan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Paripurna DPR Sahkan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Anggi Muliawati - detikNews
Kamis, 02 Okt 2025 12:11 WIB
Rapat paripurna DPR RI, Kamis (2/10/2025), mengesahkan RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia Federasi Rusia tentang Ekstradisi.
Rapat paripurna DPR (Anggi Muliawati/detikcom)
Jakarta -

DPR RI mengesahkan tim Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria. Pengesahan itu dilakukan saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026.

Rapat digelar di ruang rapat paripurna, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Rapat dihadiri oleh sebanyak 426 anggota Dewan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat tersebut. Mulanya Dasco mengatakan, berdasarkan rapat pengganti Badan Musyawarah, telah dibentuk tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.

"Kami informasikan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 1 Oktober 2025, telah membentuk tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria," kata Dasco.

ADVERTISEMENT

"Terhadap tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dan susunan keanggotaannya, apakah dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Berikut susunan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria:

Fraksi PDIP

- Alex Indra Lukman
- Sonny T Danaparamita
- Giri Ramanda N Kiemas
- Sofwan Dedy Ardyanto
- Shanty Alda Nathalia
- Siti Aisyah

Fraksi Golkar
- Yudha Novanza Utama
- Ahmad Irawan
- Benny Utama
- Alien Mus
- Ahmad Labib

Fraksi Gerindra
- Siti Hediati Soeahrto
- Novita Wijayanti
- Azis Subekti
- Darori Wonodipuro

Fraksi NasDem
- Viktor Bungtilu Laiskodat
- Rifqinizamy Karsayuda
- Machfud Arifin
- Rajiv

Fraksi PKB
- Muhammad Khozin
- Kaisar Abu Hanifah
- Hindun Anisah
- Iman Sukri

Fraksi PKS
- Jazuli Juwaini
- Slamet
- Abdul Hadi

Fraksi PAN
- Herry Dermawan
- Wahyudin Noor Aly

Fraksi Demokrat
- Dede Yusuf Macan Effendi
- Hinca Pandjaitan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR mendorong pemerintah segera merapikan tata ruang wilayah di Indonesia. Dasco mengatakan DPR juga akan membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria.

"DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria," ujarnya.

"DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," imbuhnya.

Halaman 2 dari 2
(amw/maa)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.

Hide Ads