.webp)
Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon menghadiri dialog dengan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) yang digelar di Gedung Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Jakarta.
Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas pertemuan dengan MPUII. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo mempunyai pandangan bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam memerlukan perhatian khusus.
Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo diwujudkan antara lain melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, kementerian ini tidak hanya berkaitan dengan urusan ibadah, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden Prabowo bahkan menggagas Indonesian Village di Madinah. Di sana akan ada hotel, rumah makan, dan berbagai fasilitas lain yang dikelola untuk masyarakat Indonesia. Ini bukan sekadar soal ibadah, tetapi juga rotasi ekonomi yang besar," jelasnya.
Adapun pertemuan ini menjadi ruang diskusi dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh-tokoh Islam mengenai arah pembangunan bangsa, peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Fadli Zon juga menekankan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam politik luar negeri. Ia menjelaskan bahwa Presiden mengambil kendali langsung dalam diplomasi internasional, termasuk sikap tegas terkait tragedi kemanusiaan di Gaza.
"Sebagai presiden, Pak Prabowo mengambil kendali langsung dalam kebijakan luar negeri. Beliau turut menyuarakan penghentian kekerasan di Gaza. Bahkan kita melihat kini banyak negara Barat mulai mengakui Palestina," tuturnya.
Setelah pemaparan Fadli Zon, sesi dialog dibuka dengan Agus Maksum, anggota MPUII yang menyoroti pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945, khususnya mengenai penguatan Koperasi Merah Putih yang jumlahnya telah mencapai 80.000 unit.
Agus berharap koperasi dapat terkoneksi secara digital dan bahkan terintegrasi dengan platform transportasi daring, sehingga pemerataan ekonomi dapat lebih terjamin dan lapangan kerja baru terbuka bagi masyarakat. Anggota MPUII, Salim Abdullah turut mengangkat isu penulisan sejarah bangsa, menurutnya sejarah memiliki peran sangat penting dalam membangun identitas dan kesadaran bangsa.
Menanggapi pertanyaan terkait penulisan sejarah, Menteri Fadli menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pengerjaan oleh para editor jilid dan editor umum. Selain itu, dirinya juga menekankan mengenai pentingnya memperkuat narasi sejarah dan identitas bangsa.
Lebih lanjut, ia mencontohkan penemuan situs Bongal di Tapanuli Utara yang menyimpan koin Dinasti Umayyah abad ke-7, yang membuktikan masuknya peradaban Islam di Nusantara sejak dini. Ia juga menyebutkan penemuan lukisan gua purba di Maros, Muna, dan Sangkulirang yang berusia puluhan ribu tahun.
"Ini membuktikan, Indonesia adalah peradaban tua yang tidak menghancurkan tradisi, tetapi merangkulnya," kata Fadli Zon.
Menutup dialog, Fadli Zon kembali menekankan pentingnya menjaga stabilitas negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita harus bersyukur karena Indonesia relatif aman, damai, dan terkendali. Stabilitas adalah hal yang paling mahal, dan menjadi prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi," ujar Fadli Zon.
"Pemerintah akan terus mendorong kemandirian pangan, energi, dan pertahanan, sembari membuka ruang kolaborasi dengan umat Islam serta seluruh elemen bangsa dalam menampung berbagai masukan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat," imbuhnya.
Diketahui, diskusi ini dimoderatori oleh Sekretaris Eksekutif MPUII, Daniel Rosyid yang dalam pengantarnya menekankan pentingnya umat Islam menyesuaikan langkah dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa politik umat Islam perlu diperkuat agar lebih memberi warna dalam perjalanan bangsa.
"Posisi umat harus tepat dalam membantu serta bekerja sama menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto," ujarnya.
Sebagai informasi, dialog ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah dengan umat Islam serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan arah pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog yang luas, demi menghadirkan kebijakan yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hadir dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Menteri Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani Alkitri; Ketua MPUII, Ustaz Akhwan serta para anggota MPUII.
(akd/akd)
