.webp)
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah (Ibu Titi) mengajak masyarakat pendidikan, mulai dari pelajar, guru hingga pejabat dinas untuk tak segan menyampaikan aspirasi, masukan, koreksi dan gagasan untuk pelayanan publik MPR.
"Masukan bisa datang dari siapa saja. Dari adik-adik pelajar, bapak dan ibu guru, atau dinas pendidikan. Karena sebagai lembaga negara, MPR sangat memerlukan koreksi yang bermanfaat," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
Ajakan itu disampaikannya kepada siswa, guru, dan pejabat pendidikan di Kota Malang dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema 'Peran Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik di MPR', pada Rabu (1/10).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ibu Titi menekankan, FKP bukan sekadar acara seremonial. Forum ini, katanya, adalah salah satu pintu masuk MPR untuk mendengar langsung suara masyarakat.
"Selain forum seperti ini, MPR punya banyak akses. Bisa lewat media sosial, email, aplikasi, website, bahkan datang langsung ke Gedung MPR," ujarnya.
Khusus generasi muda, perempuan pertama dalam sejarah yang menjabat Sesjen MPR RI ini menyebut teknologi digital sebagai jembatan.
"Generasi milenial dan Gen Z yang setiap hari bersentuhan dengan media sosial akan lebih mudah mendekat ke MPR lewat jalur digital," katanya.
Di sela forum, Ibu Titi menerima sebuah buku karya Achmad Shampton berjudul Cahaya Lilin di Birokrasi. Ia menyinggung soal menurunnya minat baca di kalangan pelajar.
"Di era modernisasi digital, fisik buku mulai tergeser. Karena itu saya mendukung upaya para guru untuk menumbuhkan kembali minat membaca," katanya.
Sementara itu, Narasumber dari Setjen MPR, Dyastasita WB memberikan materi tentang Standar Pelayanan Publik MPR. Sedangkan Anies Mayangsari Muninggar membahas materi seputar Layanan Penerimaan Delegasi dan Layanan Informasi MPR.
Para peserta, terutama guru dan siswa, antusias memberi masukan, pertanyaan, bahkan testimoni. Semua aspirasi itu , nantinya akan dihimpun dan dikaji untuk memperkuat kualitas pelayanan publik MPR.
Adapun forum di Malang ini menegaskan bahwa MPR ingin membuka ruang dialog yang lebih luas. Bukan hanya mendengar dari kalangan elite, tapi juga dari ruang-ruang kelas, madrasah, hingga komunitas pendidikan di daerah.
Sebagai informasi, forum yang digelar MPR RI bersama Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kota Malang ini, menjadi ruang pertemuan antara birokrat dan publik.
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Setjen MPR Dyastasita WB; Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Anies Mayangsari Muninggar; Kepala Kantor Kemenag Kota Malang, Achmad Shampton dan Kasi Pendidikan Agama Kemenag Kota Malang, Abdul Mughni.
Turut hadir dalam forum ini, Ketua KKMI dan Kepala MIN 1 Kota Malang, Siti Aisah; Ketua Pokja Pengawas Kemenag Kota Malang, Chusnul Chotimah; Kepala Madrasah Negeri se kota Malang; perwakilan Madrasah swasta se kota Malang; Kepala SD Qurrota A'yun kota Malang serta siswa siswi dan para guru MIN1, MIN 2, MTsN 1, MTsN 2, MAN 1, MAN 2 dan SD Qurrota A'yun.
(ega/ega)
