Kepala BGN Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan Kata 'Gratis' di MBG Dihapus

Kepala BGN Bakal Lapor ke Prabowo soal Usulan Kata 'Gratis' di MBG Dihapus

Dwi Rahmawati - detikNews
Rabu, 01 Okt 2025 16:12 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, berbicara saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).  Ia menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Dari total kebutuhan itu, BGN masih membutuhkan tambahan dana sekitar Rp 50 triliun karena saat ini baru tersedia Rp 71 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bakal melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal usulan anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago yang meminta kata 'Gratis' di Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dihapus. Dadan menyebut akan berkoordinasi terkait itu.

"Untuk program yang nanti gratisnya dihilangkan, coba nanti kami akan sampaikan," kata Dadan dalam Rapat Kerja di DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dadan menyebut keputusan tersebut berada di tangan Presiden Prabowo. "Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak supaya mungkin ada lebih edukatif," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, mengusulkan nomenklatur 'Gratis' dalam program Makan Bergizi Gratis untuk dihapus. Menurutnya, kata 'gratis' di sini berkonotasi negatif.

ADVERTISEMENT

"Saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan. Diperjualbelikan. Saya menangani tiga katering Pak sebelum saya masuk DPR. Tiga katering yang itu ribuan saya tangani dan saya tahu persis kenapa dan bagaimana agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti hari ini," kata Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Menteri Kesehatan hingga BPOM, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Legislator NasDem ini mengatakan tiga orang yang dikontrak untuk mengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) semestinya melakukan tugas dengan benar dan sesuai ahli. Menurutnya, pelaksanaan MBG harus menyertai sejumlah pemangku kewenangan selain BGN.

"Makanya saya minta kepada BGN, untuk tiga orang, Bu Nanik, tiga orang yang dikontrak oleh BGN di SPPG itu harusnya, satu menangani keuangan dan administrasi. Dua, dia tahu persis soal nilai gizi. Yang ketiga tentang higienis, higienis itu nggak hanya menyangkut tentang makanan, tapi menyangkut dengan SPPG di dapur," ungkapnya.

Ia kemudian mengusulkan kata 'gratis' dalam MBG dihapus. Menurut Irma, nomenklatur itu berkonotasi negatif.

"Makan bergizi gratis ini, sebaiknya yang 'gratis'-nya itu dihapus Pak. Makan bergizi saja. Nggak usah pakai gratis karena konotasinya negatif," ujar Irma.

"Karena apa? Karena niat dari presiden, niat dari pemerintah, memberikan ini kepada anak-anak bangsa ini adalah niat yang sangat baik. Yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini punya IQ yang lebih tinggi dari yang ada sekarang," imbuhnya.

Simak juga Video DPR ke BGN: Keracunan MBG Tak Bisa Dibandingkan dengan Statistik
Halaman 2 dari 2
(dwr/isa)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.

Hide Ads