.webp)
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti visi Indonesia Emas yang tengah dicanangkan pemerintah. Ia mengatakan visi tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada ekosistem demokrasi yang sehat.
Di dalamnya, peran pers profesional dan independen menjadi kunci utama. Media yang kuat dan bermartabat adalah benteng terakhir agar kebijakan publik tidak lahir dari informasi yang keliru atau manipulatif. Bamsoet mengatakan media tidak boleh kehilangan intergritasnya.
"Kalau media kehilangan integritas, ruang publik akan dikuasai oleh konten dangkal dan kepentingan tersembunyi. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi ketika bangsa ini sedang menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikan saat penerimaan Pengurus dan Anggota Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) di Jakarta, Senin (30/9). Turut hadir di dalamnya Pengurus dan Anggota IPJI, antara lain Christy Andrini, Andi M.Nirwansyah, Purwono, Kun Wardana Abyoto dan Taufan Mutia.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan sejumlah data menunjukkan kepercayaan publik terhadap media di Indonesia masih fluktuatif. Digital News Report tahun 2025 mencatat indeks kepercayaan publik naik tipis dari 35% menjadi 36%.
Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan negara-negara yang mampu mempertahankan kepercayaan publik di atas 50%. Survei AJI bersama Remotivi pada tahun 2024 menunjukkan 70,2% publik masih percaya pada media arus utama, namun hanya 41,1% yang menilai media mampu menyajikan informasi secara utuh.
"Kondisi tersebut menandakan celah besar yang harus segera dijembatani. Tantangan media saat ini bukan semata arus disinformasi, tetapi juga rapuhnya model bisnis redaksi, intervensi kepemilikan, serta ancaman hukum dan kekerasan terhadap jurnalis," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan bahwa penguatan pers tidak boleh dibebankan pada satu pihak. Pemerintah dan DPR bertugas memastikan regulasi yang ramah kebebasan berpendapat, media wajib menjaga independensi redaksi, dan masyarakat sipil berperan menumbuhkan literasi media sejak dini.
"Membangun media profesional dan merdeka sama artinya dengan membangun pilar demokrasi. Keputusan publik yang rasional hanya mungkin lahir dari informasi yang jernih. Indonesia Emas membutuhkan itu," tandasnya.
Simak juga Video: Dear Pak Prabowo, Kita Masih Temenan Kan?
