.webp)
Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) terkait strategi reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kompolnas mendorong kepolisian untuk profesional hingga mengedepankan sikap humanis.
FGD tersebut digelar Selasa (30/9/2025) di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Dalam FGD ini, hadir juga akademisi perguruan tinggi.
Sekretaris Kompolnas, Arief Wicaksono, menyampaikan forum ini bertujuan menggali gagasan dari akademisi guna memperkuat agenda reformasi Polri. Arief menyebut pihaknya ingin memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"FGD ini menjadi ruang dialog yang konstruktif. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat dan pandangan akademisi benar-benar terakomodasi dalam strategi reformasi Polri. Dengan kolaborasi, reformasi tidak hanya jadi agenda pemerintah, tapi bagian dari agenda rakyat juga," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Kompolnas sekaligus Wakil Ketua Tim Analisis, Gufron, menegaskan pentingnya partisipasi dari masyarakat sipil, akademisi, dan perguruan tinggi dalam merumuskan strategi. Kompolnas, katanya, juga ingin memastikan reformasi Polri berjalan partisipatif, transparan, dan sesuai aspirasi rakyat.
"Kompolnas ingin memastikan reformasi Polri berjalan partisipatif, transparan, dan sesuai aspirasi rakyat. Reformasi bukan sekadar wacana, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata agar Polri semakin dipercaya publik," ujar Gufron.
Hasil dari FGD ini akan dikompilasi menjadi dokumen strategi reformasi Polri, yang memuat gagasan, masukan, dan aspirasi terkait mengapa reformasi Polri mendesak dilakukan, paradigma yang perlu digunakan, serta langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Dokumen tersebut akan menjadi bahan rekomendasi resmi Kompolnas.
"Melalui agenda ini, Kompolnas RI berharap reformasi Polri dapat memperkuat profesionalisme, menjunjung tinggi HAM, serta membangun sistem pengawasan yang demokratis. Dengan demikian, Polri dapat hadir sebagai institusi yang benar-benar melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002," katanya.
Kompolnas RI menekankan tiga isu strategis yang harus menjadi prioritas, yaitu:
1. Ruang Digital. Dalam hal ini, memastikan perlindungan atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul di ruang digital.
2. Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, menempatkan penghormatan dan pembudayaan HAM sebagai prinsip utama dalam praktik kepolisian.
3. Pengawasan. Dalam hal ini, memperkuat sistem pengawasan dan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin penegakan hukum yang adil dan transparan.
Tonton juga video "Kompolnas Pantau Kasus Kematian Rheza Mahasiswa Amikom" di sini:
(whn/dhn)
