DPRD Jakarta Zalimi Suhartono

Jakarta - Pencopotan Suhartono dari jabatan ketua Panwas DKI Jakarta dinilai sebagai bentuk penzaliman. DPRD seharusnya tidak semena-mena menzalimi warganya."Institusi dewan tidak bisa digunakan untuk menzalimi warga DKI," ujar Ketua FPKS DPRD Jakarta M Gunawan dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (6/8/2007).Menurut Gunawan, Suhartono tidak melakukan pelanggaran apapun sebagaimana yang dituduhkan oleh DPRD. Apalagi Suhartono telah mengikuti aturan prosedur perekrutan anggota Panwasda yang telah ditetapkan oleh DPRD."Dengan keputusan DPRD mencopot ketua Panwasda ini akan mendelegitimasi institusi dewan itu sendiri. Ini bahaya untuk ke depannya," kata Gunawan.Bahkan mengenai rencana Suhartono untuk melakukan gugatan hukum kepada KPUD, Gunawan mengatakan, FPKS siap mem-back up.PKS juga mengimbau agar pimpinan DPRD dapat membatalkan keputusan penggantian ketua Panwas DKI.Menurutnya, FPKS menilai pencopotan Suhartono sangat kental nuansa politisnya."Karena pencopotan ketua Panwasda terjadi sebelum pencoblosan. Ini pergantian yang mendadak. Ada apa ini?" cetusnya.Dasar hukum yang digunakan DPRD untuk mencopot Suhartono juga dianggap keliru. Surat edaran Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara (Menneg PAN) nomor SE/08/M/PAN/3/2005 yang telah ditetapkan pada Maret 2005 telah direvisi oleh Surat Edaran Menneg PAN nomor SE/08/M/PAN/2/2005 yang ditetapkan 2 bulan setelah surat edaran pertama keluar."Jadi sangat tidak berdasar sekali. Apalagi rapat pansus membahas pencopotan itu tidak kuorum," pungkasnya. (anw/sss)