.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pengalaman menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tahun 2024 menjadi salah satu tugas terumitnya selama menjabat Mendagri. Tito juga menjelaskan pengalmannya menjadi Mendagri di dua era Presiden yang berbeda.
Hal itu disampaikan Tito dalam wawancara Jejak Pradana bersama detikcom, Senin (29/9/2025). Tito awalnya bercerita mengenai visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.
"Tentu saya sebagai pembantu presiden saya mengikuti dan tugas saya membantu merealisasikan visi misi Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden Jokowi tentu memiliki visi misi sendiri seperti misalnya pembangunan infrastruktur di samping juga SDM serta sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain," kata Tito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito diketahui menjabat Mendagri sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi. Jabatannya itu tetap diembannya di era pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Tito, Prabowo memiliki visi untuk mengangkat derajat tiap rakyat Indonesia.
"Kami lihat sangat menggambarkan visi beliau yang sangat merakyat, artinya untuk mengangkat derajat rakyat, pemerataan pembangunan dinikmati semua masyarakat sehingga program-program beliau sangat pro kepada rakyat kecil dan kami mencoba menerjemahkan ke daerah-daerah agar semua kepala daerah stakeholder di daerah memiliki visi yang sama dengan kepemimpinan nasional Presiden Prabowo," tutur Tito.
Selama satu tahun terakhir menjabat Mendagri di era Prabowo, Tito mengatakan pengalaman menyiapkan Pilkada Serentak 2024 menjadi salah satu yang tersulit. Sesuai ketentuan di Undang-Undang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi perwakilan pemerintah dalam menyiapkan gelaran pilkada.
"Jadi kami menyiapkan data pemilih potensial dari Dukcapil yang jumlahnya tidak sedikit, hampir 200 juta kemudian kita serahkan ke KPU untuk verifikasi," ujar Tito.
Tito mengatakan tantangan terbesar dalam persiapan Pilkada Serentak 2024 ialah menyiapkan anggaran mengingat gelaran tersebut menggunakan APBD tiap daerah. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan aparatur yang bertugas dalam membantu pengamanan selama pilkada serentak.
"Yang berat itu adalah menyiapkan anggaran karena berdasarkan Undang-Undang ialah dibiayai oleh APBD masing-masing karena ada daerah-daerah yang kaya dan ada juga daerah yang sulit dan ini harus disiapkan anggarannya. Tarik-menarik dengan DPRD dan kami menengahi di situ," tutur Tito.
"Alhamdulillah selesai masalah anggaran dan membantu edukasi agar rakyat menggunakan hak pilih, termasuk juga mendukung masalah pengamanan seperti Linmas, pemadam kebakaran kemudian juga Satpol PP yang jumlahnya lebih total 1,2 juta. Itu pembinanya adalah dari Kemendagri untuk membantu aparat keamanan," sambungnya.
Setelah gelaran Pilkada Serentak 2024 langsung, Tito mengatakan Kemendagri juga menjalankan tugas dalam menyelaraskan visi pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri kemudian menjadi kementerian terdepan dalam mengatur retreat kepala daerah terpilih di Magelang dan Bandung.
Tito menambahkan, serangkaian kegiatan telah dilakukan Kemendagri untuk memastikan visi Presiden Prabowo dipahami dan dijalankan oleh tiap para kepala daerah.
"Kita menyatukan visi antara pusat dan daerah maka atas saran Bapak Presiden dibuat acara di Sentul di mana semua kepala daerah dan Forkompimda hadir, semua kepala daerah, dari kepolisian, komandan satuan TNI, kejaksaan kemudian juga dari DPRD, dari jajaran intelijen semua kumpul diberikan arahan oleh Presiden dan semua Menteri yang sudah dilantik sehingga ada penyatuan harmonisasi program visi, terutama pusat dengan provinsi, provinsi ke kabupaten/kota ini sama," pungkas Tito.
Jejak Pradana adalah potret dedikasi setahun pertama untuk negeri. Talkshow inspiratif ini akan menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah maupun swasta yang berdedikasi memajukan negeri dalam setahun terakhir. Saksikan episode selanjutnya hanya di detikcom!
(ygs/imk)
