.webp)
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, menyoroti rencana pemerintah mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk mencegah kasus keracunan menu makan bergizi gratis terulang. Dia mengatakan sertifikasi itu bisa dibeli.
"Nah soal misalnya kemarin Pak Qodari bilang soal sertifikasi higienis dan lain sebagainya, kenapa saya kemarin mengatakan saya tidak terlalu respect? Karena sertifikasi-sertifikasi seperti ini itu bisa diperjualbelikan. Kita banyak lihat selama ini, sertifikasi-sertifikasi ini justru malah jadi bancakan," kata Irma di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irma mengusulkan pemerintah hati-hati menempatkan seseorang dalam program MBG. Dia menyebut kasus keracunan harusnya tak akan terjadi jika orang yang mengurusi MBG bekerja dengan benar.
"Maka kemudian yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah adalah meletakkan betul-betul orang yang right man in the right place. Jadi libatkan Kementerian Kesehatan dan turunannya, yaitu dinas-dinas kesehatan, libatkan Badan POM, Loka POM dan turunannya di bawah, kemudian juga BKKBN dan turunannya di bawah," ujar Irma.
Dia mengaku pesimis SLHS bisa menurunkan angka keracunan. Dia menyebut ada temuan SLHS bisa diperjualbelikan oleh oknum tak bertanggung jawab.
"Saya kok nggak yakin ya, karena saya pernah mengalami, terus terang di Dapil ya, tapi saya nggak usah sebut karena nanti orangnya juga kena masalah gitu ya. Mereka diminta untuk, ada gini, ada sertifikasi higienis yang kemudian diperjualbelikan," kata Irma.
Dia mengatakan harga SLHS itu sekitar Rp 6-10 juta. Dia menyebut sertifikasi itu juga tipu-tipu.
"Harganya bisa sampai kalau nggak salah sampai Rp 10 jutaan, Rp 6-10 juta. Dan itu terus terang menurut saya tipu-tipu juga gitu ya. Karena kan tidak berdasarkan fakta faktual ya di SPPG-nya gitu," ujarnya.
Dia mempertanyakan untuk apa ada SLHS jika bisa diperjualbelikan. Irma meminta program MBG benar dikerjakan oleh pihak yang mempunyai kompetensi.
"Harus beli, apa namanya, sertifikasi higienis, artinya beli, jual-beli. Untuk apa? Pasti itu kan bukan solusi kalau menurut saya seperti itu. Maka yang saya sarankan yang seperti tadi, orang-orang yang memang harus bertanggung jawab dan diikutsertakan di dalam BGN ini, betul-betul orang-orang yang memang tupoksinya, kemampuannya memang ada di situ," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menjelaskan sejumlah upaya mencegah keracunan massal yang dialami siswa di sejumlah daerah usai menyantap menu MBG. Salah satunya ialah mewajibkan SLHS bagi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi menu MBG. Pemerintah juga mengharuskan SPPG memasang CCTV, perbaikan sanitasi, kualitas air hingga sterilisasi alat masak dan makan.
Tonton juga video "Komisi X Usul Skema Hybrid untuk MBG, Apa Maksudnya?" di sini:
