Waspadai Kejahatan Statistik di Pilkada DKI

Jakarta - Memasuki masa tenang pilkada, potensi kecurangan terkait kebutuhan logistik, sangat besar terjadi. Lembaga pemantau Seven Strategic Studies (SSS) mengendus adanya pola kejahatan statistik berkaitan dengan kebutuhan logistik pilkada. "Kami melihat adanya semacam pola kejahatan statistik dalam Pilkada DKI ini," kata Wakil Koordinator SSS, Aldrin Situmeang, dalam jumpa pers di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta, Minggu (5/8/2007).Aldrin menyatakan, pola kejahatan yang dimaksud adalah konsultan pemenangan salah satu kandidat melakukan survei di satu tempat, di mana di tempat itu ada potensi suara lawan. Di situlah ada manipulasi ghost voters. Kalau pola ini dibiarkan akan menjadikan pilkada tidak sehat dan menjadi pola kejahatan baru dalam pilkada lain. Aldrin menyatakan hal ini terkait distribusi logistik yang terlambat hingga ke TPS. Bahkan, terdapat surat suara yang rusak hingga 2.000 lembar dan banyaknya ditemukan kartu pemilih fiktif. Dia mencontohkan kasus yang terjadi di RT 1/RW 1, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jaksel.Di RT tersebut terdapat 30 kartu pemilih yang orang yang namanya tertulis dalam kartu suara sudah meninggal dan 47 pemilih yang sudah pindah domisili."Ini terkait dengan amburadulnya daftar pemilih tetap yang dirilis oleh KPUD. Kartu-kartu pemilih fiktif ini bisa dijadikan potensi kecurangan bagi kelompok tertentu," kata Aldrin.Dia mencontohkan hal lainnya yaitu belum terdistribusikannya daftar pemilih tetap di setiap TPS dan pada setiap tim pemenangan calon. Padahal daftar pemilih tetap tersebut (DPT) berfungsi sebagai alat kontrol. (rmd/nrl)